Inilah Studi Banding DPR di Australia!

Kompas.com - 04/05/2011, 17:21 WIB
EditorPepih Nugraha

Sesi pertanyaan

Setelah mendengarkan paparan tadi, saya cukup mengakui bahwa Bapak Abdul Kadir Karding (PKB) memiliki kemampuan komunikasi yang hebat. Beliau mencoba "meredam" suasana hadirin yang ada di Ruang Bhinneka dengan ’lelucon-lelucon’ dan dengan paparan gaya bahasa yang lugas, tenang, dan terstruktur. Mungkin inilah sebabnya beliau terpilih menjadi ketua rombongan karena, dari apa yang saya lihat secara pribadi, beliaulah yang  memiliki kemampuan public speaking yang paling mencolok dibandingkan anggota-anggota yang lain. Karena kalau dilihat, ada beberapa anggota yang hanya duduk di kursi panelis tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka (selain memperkenalkan diri), ada yang hanya mencatat, dan ada pula yang hanya sesekali berkomentar. Kalau dilihat memang "all in all", sepertinya memang sudah menjadi tugas Bapak Karding untuk "menjinakkan" hadirin. :)

Pada saat sesi tanya jawab dimulai, ada 3 penanya pertama (dari beberapa yang berusaha secara antusias):

1. Bagus Nugroho (Mahasiswa Program S-3 Bidang Aeronautics Melbourne University & Nano Tech dari Oxford University)

Mengenai dana yang dikeluarkan untuk 11 anggota Komisi VIII yang pergi studi banding ke Australia, menurut perhitungan Bagus, jumlah dana yang dikeluarkan adalah sekitar Rp 811 juta selama 6 hari atau sekitar US$ 5.000 per orang per minggu. Pertanyaannya adalah mengapa sebesar itu? Bukankah itu dana yang sangat besar untuk dikeluarkan mengingat tingkat efektivitas yang rendah dari hasil studi banding?

2. Dirgayuza Setiawan (Wakil Ketua PPIA - Mahasiswa Jurusan Media)

Yuza mencoba menyangkal argumen Bapak Karding yang mempertanyakan mengapa surat terbuka PPIA dikirimkan terlebih dahulu ke media dibanding langsung ke beliau. Menurut Yuza, karena semua channel yang ada telah dicoba, berikut mengakses website pribadi Bapak Karding yang ternyata berstatus "suspended". Dari website DPR RI pun tidak ada keterangan nomor kontak dan alamat e-mail yang bisa dihubungi. Karena itu, Yuza menghubungi media untuk meminta informasi.

Seperti telah diketahui sebelumnya dalam wawancara radio Australia di Canberra, Bapak Karding mengatakan bahwa alasan anggota Komisi VIII tidak mengunjungi daerah Northern Territory (NT) adalah karena beliau menangkap adanya “sinyal-sinyal”  keengganan dari Pemerintah Australia untuk membolehkan mereka pergi  ke NT. Karena, menurut beliau, issue penduduk miskin Aborigin di Australia adalah issue yang sensitif, apalagi untuk kunjungan parlemen asing. Pada saat yang sama, Yuza mengatakan, hal yang sama tidak terjadi terhadap beberapa mahasiswa Indonesia yang mengadakan penelitian di NT untuk menyurvei penduduk miskin, Pemerintah Australia justru membantu dengan sepenuh hati. Hal yang menjadi pertanyaan Yuza adalah “sinyal-sinyal” seperti apakah dan bagaimana cara menginterpretasikan sinyal yang ditangkap Bapak Karding sehingga jatuh pada kesimpulan bahwa Pemerintah Australia enggan mengizinkan anggota Komisi VIII DPR RI pergi ke NT? Terlebih, daerah NT adalah daerah dengan konsentrasi penduduk miskin terbanyak di Australia.

Pertanyaan yang lain adalah mengapa kunjungan yang dilakukan  hanya mampu menghubungi pejabat-pejabat setingkat negara bagian, tapi tidak sampai pada tingkat pemerintah federal? DPR cenderung dianggap tidak siap dalam menyiapkan bahan-bahan dan memilih narasumber (kurangnya koordinasi dan tidak tepat sasaran)  dan kalaupun ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, kenapa ada visa salah satu anggota tim Komisi VIII yang ditolak oleh Pemerintah Australia?

3. Usep Abdul Matin (Mahasiswa S-3 Bidang Sosiologi Monash University)

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

    Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

    Nasional
    Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

    Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

    Nasional
    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Nasional
    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.