Inilah Studi Banding DPR di Australia!

Kompas.com - 04/05/2011, 17:21 WIB
EditorPepih Nugraha

 

MELBOURNE, KOMPAS.com — Seorang pelajar/mahasiswa Indonesia, Teguh Iskanto, menulis kegiatan studi banding anggota Komisi VIII DPR di Australia.  Didi Rul, jurnalis warga yang tinggal di Melbourne, melaporkannya di media sosial Kompasiana.

Berikut laporan selengkapnya....

Tulisan ini ditulis oleh rekan saya, Teguh Iskanto, ketika menghadiri dialog antara Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) dan Komisi VIII DPR RI di Ruang Bhinneka Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne pada 30 April 2011 pukul 20.00 waktu setempat.

Pembuka

Setelah bertahun-tahun menjadi WNI, akhirnya kesampaian juga saya mendapat kesempatan untuk dapat bertatap muka dan berdiskusi dengan para wakil rakyat. Terlebih, tidak terasa sudah 9 tahun 10 bulan saya meninggalkan Indonesia, dan mungkin kesempatan ini adalah satu-satunya kesempatan bagi saya untuk bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan para pejabat negara.

Setelah terburu-buru nyupir karena takut terlambat, akhirnya saya beserta istri sampai juga di KJRI sekitar pukul 18.15 AEST. Walhasil, sesampai di KJRI, terlihat jelas pihak konsulat sudah mempersiapkan acara dengan matang. Makanan, kursi-kursi tamu beserta meja panelis untuk pembicara, semua sudah disiapkan dengan rapi. Waktu sudah menunjukan pukul 18.19, tapi belum juga terlihat tanda-tanda kedatangan para tamu yang "terhormat", padahal di dalam undangan tertulis acara akan dimulai pukul 18.00.

Menunggu sang tamu datang

Sambil menunggu, akhirnya saya menggunakan waktu yang ada untuk shalat maghrib, bercengkerama dan beramah tamah dengan kawan-kawan. Di bagian depan terlihat banyak kamera dan video dari beberapa media komunitas Indonesia di Melbourne. Berikut ada juga perwakilan Radio ABC Australia yang datang untuk meliput. Sementara beberapa kawan dari PPIA sudah siap dengan siaran internet radio langsung yang disebarkan ke seluruh dunia via PPI Internasional, semua alat sudah diset dan disiapkan.

Seputar berita-berita negatif yang ada di internet tentang rencana studi banding anggota Dewan, saya sebelumnya juga sudah diingatkan oleh istri dan seorang kawan untuk tidak menghakimi para anggota Dewan. “Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan alasan mereka, dan jangan pojokan mereka, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu,” begitu saran yang saya dapatkan dan saya pun setuju untuk menjadi lebih netral dan obyektif, lagi pula “who are we to judge people anyway…”.

13044058042022829676

Suasana di Konsulat Jenderal RI sesaat sebelum dialog dimulai. Courtesy of Dirgayuza Setiawan

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

    Nasional
    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

    Nasional
    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

    Nasional
    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

    Nasional
    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

    Nasional
    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

    Nasional
    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Nasional
    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

    Nasional
    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

    Nasional
    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

    Nasional
    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

    Nasional
    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

    Nasional
    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.