Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Studi Banding DPR di Australia!

Kompas.com - 04/05/2011, 17:21 WIB
  • Kementerian sosial (di antaranya: masalah sosial, lansia, kemiskinan, orang cacat, dan anak jalanan)
  • Di salah satu kesempatan, beliau juga menjelaskan, tujuan kedatangan ke Australia adalah untuk belajar mengenai upaya penanggulangan kemiskinan, di antaranya  menyusun konsep rancangan untuk:

    • RUU Fakir Miskin
    •  

    • RUU Kebebasan dan Perlindungan Beragama
    •  

    • RUU ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) - pengurangan pajak terhadap donasi/sumbangan
    •  

    • RUU Jaminan Produk Halal
    •  

    • RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender
    •  

    • RUU Pendidikan yang Dikelola Masyarakat Swasta

    Beliau juga menjelaskan mengapa Australia menjadi negara yang dituju:

    • Lebih dekat dibanding negara-negara lain (sehingga bisa mengurangi biaya)
    •  

    • Australia memiliki sistem jaminan sosial yang terstruktur dan mapan, kalau meminjam kata-kata Bpk Karding: “Sistem yang luar biasa”.
    •  

    • Salah satu negara yang sukses menerapkan prinsip multikulturalisme sampai pada tingkat pendidikan anak-anak.
    • 1304405968379346989

      Ketua Rombongan Komisi VIII Bapak Abdul Kadir Karding memperkenalkan diri dan rombongan. Courtesy of: Dirgayuza Setiawan.

    Halaman Berikutnya
    Halaman:
    Baca tentang
      Video rekomendasi
      Video lainnya


      Terkini Lainnya

      Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

      Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

      Nasional
      Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

      Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

      Nasional
      Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

      Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

      Nasional
      Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

      Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

      Nasional
      Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

      Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

      Nasional
      [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

      [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

      Nasional
      Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

      Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

      Nasional
      Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

      Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

      Nasional
      Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

      Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

      Nasional
      Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

      Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

      Nasional
      Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

      Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

      Nasional
      Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

      Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

      Nasional
      e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

      e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

      Nasional
      Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

      Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

      Nasional
      MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

      MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

      Nasional
      Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
      Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
      Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
      komentar di artikel lainnya
      Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
      Close Ads
      Oke
      Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com