Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Bergabung karena Faktor Ekonomi

Kompas.com - 25/04/2011, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menduga faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong bagi sejumlah tersangka terlibat dalam jaringan teroris. Sebanyak 20 orang yang telah diamankan pihak kepolisian diduga jaringan baru yang dipimpin Pepi Fernando dan J. Alasan faktor ekonomi karena beberapa di antaranya tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk mendapatkan imbalan, diajak bergabung dalam rencana aksi teror bom tersebut. Namun, ada pula yang memilih bergabung karena memiliki kesamaan ideologi.

"Ada yang memang kebutuhan ekonomi. Tidak memiliki pekerjaan, kemudian ditawarkan untuk membantu aksi ini. Tetapi tidak semua, ada beberapa yang karena kesamaan ideologi," ujar Boy di Mabes Polri, Senin (25/4/2011).

Sementara itu, menurut Boy, penyidik belum mengetahui apakah juru kamera Global TV, IF, yang ditangkap pada Kamis (21/2/2011) lalu, juga mendapatkan imbalan terkait dugaan keterlibatannya dengan jaringan tersebut. Keterlibatan IF sendiri, sementara ini, karena yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk melakukan peliputan atas rencana peledakan bom di Serpong, Tangerang. Hingga saat ini, status IF masih akan didalami apakah ia sudah terlibat lebih jauh sebelumnya dengan jaringan ini. Sebelumnya, IF diketahui pernah melakukan dua kali pertemuan dengan Pepi sebelum teror bom buku pada 15 Maret 2011.

"Kalau IF belum diketahui memberi dana juga atau tidak. Sementara, pemeriksaan baru keterlibatan sebatas dimintai tolong. Dia tidak terkait dengan lain-lain. Belum terungkap ikut proses perakitan atau tidak," kata Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

    Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

    Nasional
    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com