Polisi Turut Sita Dokumen Kasus-kasus

Kompas.com - 20/04/2011, 16:17 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Antasari, terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Maqdir Ismail, mengungkapkan, penyidik Polri yang menangani kasus kliennya turut menyita dokumen pribadi Antasari. Menurut dia, ada satu dokumen yang tak terkait dengan kasus yang dituduhkan. Dokumen tersebut diserahkan masyarakat kepada Antasari saat ia menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Satu lagi amplop privat dan confidential yang ditujukan kepada Pak Antasari, saya tidak tahu isinya apa. Ini disita dari ruangan Antasari," kata Maqdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (20/4/2011).

Maqdir menduga, dokumen pribadi Antasari yang disita penyidik adalah yang berkaitan dengan laporan masyarakat tentang pengadaan teknologi informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, sesuai dengan putusan pengadilan, dokumen-dokumen yang disita Polri harus dikembalikan setelah keputusan atas perkara Antasari itu berkekuatan hukum tetap.

"Sekarang, kan, sudah berkekuatan hukum tetap. Kami pertanyakan, ke mana putusan (pengadilan) itu?" katanya.

Satu dokumen pribadi milik Antasari itu, menurut Maqdir, seharusnya dikembalikan kepada Antasari, bukan pada KPK. Namun, hingga kini keberadaan dokumen itu belum diketahui. "Apa betul barang ini sudah dikembalikan ke KPK? Dikembalikan ke Chesna (Direktur Pengawasan Internal KPK), yang saya tahu dia tidak di KPK lagi," ujar Maqdir.

Selain dokumen terkait IT, penyidik Polri juga menyita dokumen yang berkaitan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia serta dokumen kerja sama swasta dan BUMN. Semua dokumen tersebut tidak berhubungan dengan perkara pembunuhan Nasrudin.

Sebelumnya, Maqdir mengatakan, dokumen yang disita Polri itu merupakan dokumen penting. Akan tetapi, ia tak menjelaskan sejauh mana tingkat pentingnya dokumen tersebut. "Karena itu kepentingan Pak Antasari, menurut pemberinya untuk Pak Antasari. Mungkin menurut pemberinya itu penting untuk Pak Antasari," katanya ketika dihubungi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, Maqdir menilai bahwa penyitaan dokumen yang tidak berhubungan dengan kasus Nasrudin oleh Polri tersebut melanggar ketentuan. Seharusnya, katanya, penyidik memilah-milah seluruh dokumen untuk dijadikan alat bukti. Kejanggalan penyitaan tersebut dan kejanggalan penanganan kasus Antasari lainnya, menurut Maqdir, akan dituangkan dalam memori peninjauan kembali (PK) yang tengah disusun pihak Antasari. 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Nasional
    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Nasional
    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Nasional
    Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

    Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

    Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi

    Nasional
    Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

    Satgas: Saat ini Pandemi Covid-19 di Indonesia Terkendali

    Nasional
    Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

    Panglima TNI Pimpin Sertijab Dankodiklat, Aster, Kapuskes, dan Kasetum

    Nasional
    Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Jusuf Kalla Sebut Sudah 50.000 Orang Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

    SBY Kenang Ibu Ageng sebagai Sosok yang Miliki Darah Pejuang

    Nasional
    UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

    UPDATE 21 September: 3.263 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur Terbanyak

    Nasional
    UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE: 45,8 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

    Kementerian PPPA: Kejahatan Online Berdampak Jangka Panjang dan Rugikan Perempuan serta Anak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.