Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusuf Supendi Laporkan Luthfi ke Polisi

Kompas.com - 28/03/2011, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com—  Salah seorang pendiri Partai Keadilan yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi, melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Yusuf didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Rivai, melaporkan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

”Pak Yusuf kan dituduh berkolaborasi dengan BIN (Badan Intelijen Negara) untuk menjatuhkan partai, padahal dia kan tidak pernah mengenal BIN,” ujar Ahmadi Rivai di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Yusuf tidak banyak bicara. Ia dan Rivai langsung memasuki gedung Bareskrim Mabes Polri.

Sebelumnya, Yusuf yang diberhentikan dari PKS tahun lalu itu melaporkan Luthfi ke Badan Kehormatan DPR atas tuduhan pelanggaran kode etik anggota parlemen karena dinilai kerap mengirimkan pesan singkat bernada tidak pantas kepada Yusuf. Selain itu, dia juga menuding Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menggelapkan dana kampanye Pemilihan Gubernur DKI dari Adang Daradjatun senilai Rp 10 miliar.

Yusuf kemudian melaporkan Anis ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Luthfi dan Anis, Yusuf menuding Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin gemar memperkaya diri dengan mengumpulkan uang setoran.

Sejumlah anggota PKS menilai tudingan tersebut dilancarkan Yusuf karena sakit hati akibat dipecat dari PKS. Namun, belakangan tudingan Yusuf ditengarai merupakan bagian serangkaian serangan pihak tertentu terhadap PKS menyusul sikap PKS yang mendukung hak angket mafia pajak di parlemen.

Di lain pihak, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan bahwa partainya tidak ingin menggubris tudingan Yusuf. PKS belum akan melaporkan Yusuf ke polisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com