Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Urungkan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 27/03/2011, 09:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat diminta berpikir ulang dengan rencana pembangunan gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 1,2 triliun. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, apa yang dilakukan DPR sebagai tindakan yang tak sensitif dengan kondisi rakyat yang diwakilinya. Dengan dana sebesar itu, satu ruangan anggota Dewan yang berjumlah 560 orang ditaksir mencapai Rp 800 juta per ruangan.

"Apa gunanya bicara soal rakyat miskin, kesejahteraan rakyat, kalau wakil rakyat sendiri membangun gedung mewah dengan dana sebesar itu? Uang Rp 1 triliun itu tidak kecil, bisa untuk program kesejahteraan rakyat," kata Ari, kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2011).

Rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada 22 Juni itu juga, dikhawatirkan Ari, bisa semakin mengikis kepercayaan publik terhadap parlemen. "Apalagi sudah ada yang menggugat DPR dengan rencananya ini. Cost politik yang dikeluarkan akan lebih besar. Karenanya, saya menyarankan akan dipertimbangkan lagi," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial ini.

Jika ditilik, fasilitas yang didapatkan anggota Dewan sudah tergolong mewah. Ia tak sepakat jika melihat secara linier antara fasilitas ruangan dan kinerja anggota Dewan. Salah satu yang mendasari pembangunan gedung baru ini adalah kecilnya ruangan anggota Dewan yang saat ini berukuran 32 meter persegi. Di gedung baru, setiap anggota DPR akan menempati ruangan sebesar 112 meter persegi. Ruangan ini akan diisi anggota DPR, staf pribadi, dan beberapa staf ahlinya.

Jumat lalu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender pembangunan gedung 36 lantai tersebut. Paling lambat akhir April akan diumumkan siapa pemenang tender untuk memulai pembangunan pada Juni mendatang. Rencana pembangunan gedung baru ini, meski menuai kontroversi, mendapat dukungan sebagian besar fraksi di DPR. Tercatat hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan penolakan dan tidak akan menempati ruangan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Nasional
    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Nasional
    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Nasional
    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Nasional
    Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

    Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

    Nasional
    Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

    Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

    Nasional
    Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

    Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

    Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

    Nasional
    SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

    SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

    Nasional
    Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

    Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com