Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Diminta Urungkan Bangun Gedung Baru

Kompas.com - 27/03/2011, 09:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat diminta berpikir ulang dengan rencana pembangunan gedung baru yang dianggarkan menghabiskan dana tak kurang dari Rp 1,2 triliun. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Sudjito, mengatakan, apa yang dilakukan DPR sebagai tindakan yang tak sensitif dengan kondisi rakyat yang diwakilinya. Dengan dana sebesar itu, satu ruangan anggota Dewan yang berjumlah 560 orang ditaksir mencapai Rp 800 juta per ruangan.

"Apa gunanya bicara soal rakyat miskin, kesejahteraan rakyat, kalau wakil rakyat sendiri membangun gedung mewah dengan dana sebesar itu? Uang Rp 1 triliun itu tidak kecil, bisa untuk program kesejahteraan rakyat," kata Ari, kepada Kompas.com, Minggu (27/3/2011).

Rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada 22 Juni itu juga, dikhawatirkan Ari, bisa semakin mengikis kepercayaan publik terhadap parlemen. "Apalagi sudah ada yang menggugat DPR dengan rencananya ini. Cost politik yang dikeluarkan akan lebih besar. Karenanya, saya menyarankan akan dipertimbangkan lagi," ujar pengajar di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial ini.

Jika ditilik, fasilitas yang didapatkan anggota Dewan sudah tergolong mewah. Ia tak sepakat jika melihat secara linier antara fasilitas ruangan dan kinerja anggota Dewan. Salah satu yang mendasari pembangunan gedung baru ini adalah kecilnya ruangan anggota Dewan yang saat ini berukuran 32 meter persegi. Di gedung baru, setiap anggota DPR akan menempati ruangan sebesar 112 meter persegi. Ruangan ini akan diisi anggota DPR, staf pribadi, dan beberapa staf ahlinya.

Jumat lalu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender pembangunan gedung 36 lantai tersebut. Paling lambat akhir April akan diumumkan siapa pemenang tender untuk memulai pembangunan pada Juni mendatang. Rencana pembangunan gedung baru ini, meski menuai kontroversi, mendapat dukungan sebagian besar fraksi di DPR. Tercatat hanya Fraksi Partai Gerindra yang menyatakan penolakan dan tidak akan menempati ruangan baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com