Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta Bisa Jadi Bargaining Politik

Kompas.com - 24/03/2011, 12:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari upaya kudeta yang digalang jenderal purnawirawan dengan memanfaatkan kelompok garis keras.

”Suatu kudeta baik dilakukan oleh militer yang didukung kelompok sipil atau sipil yang didukung militer dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan proses yang lama dan bentuk akumulasi atas kegerahan politik. Kudeta itu dilakukan atau diduga dijadikan simpul oleh orang yang bermain di simpul itu untuk bargaining politik saja. Apakah untuk mendapatkan kompensasi jabatan atau material,” kata Harry kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2011).

Bahkan, Harry menambahkan, ”Itu hanya bercanda dan mainan orang-orang yang kurang kerjaan,” ujarnya.

Beredarnya susunan kabinet yang disebut sebagai Dewan Revolusi Islam, dengan mencantumkan sejumlah nama tokoh dan jenderal purnawirawan di dalamnya, menurut Harry, juga bagian untuk menunjukkan bahwa nama-nama yang selama ini tenggelam sesungguhnya masih eksis dan meminta perhatian.

”Dari susunan kabinet yang beredar, hanya ingin menunjukkan kalau mereka punya power. tetapi orang-orang itu sebenarnya tidak punya kredibilitas di mata publik. Ini hanya bagian dari psy war dari kelompok-kelompok yang ingin menunjukkan kekuatannya,” kata Harry.

Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com