Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Kudeta Bisa Jadi Bargaining Politik

Kompas.com - 24/03/2011, 12:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer Propatria, Harry Prihartono, menilai isu penggulingan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebut-sebut digalang sejumlah jenderal purnawirawan TNI bisa jadi hanya dijadikan sebagai alat tawar- menawar politik. Menurut dia, isu itu kemungkinan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menunjukkan kekuatannya demi meraih bagian dari kekuasaan. Seperti dilansir Al Jazeera, berbagai peristiwa penyerangan terhadap kaum minoritas di Tanah Air adalah bagian dari upaya kudeta yang digalang jenderal purnawirawan dengan memanfaatkan kelompok garis keras.

”Suatu kudeta baik dilakukan oleh militer yang didukung kelompok sipil atau sipil yang didukung militer dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan proses yang lama dan bentuk akumulasi atas kegerahan politik. Kudeta itu dilakukan atau diduga dijadikan simpul oleh orang yang bermain di simpul itu untuk bargaining politik saja. Apakah untuk mendapatkan kompensasi jabatan atau material,” kata Harry kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2011).

Bahkan, Harry menambahkan, ”Itu hanya bercanda dan mainan orang-orang yang kurang kerjaan,” ujarnya.

Beredarnya susunan kabinet yang disebut sebagai Dewan Revolusi Islam, dengan mencantumkan sejumlah nama tokoh dan jenderal purnawirawan di dalamnya, menurut Harry, juga bagian untuk menunjukkan bahwa nama-nama yang selama ini tenggelam sesungguhnya masih eksis dan meminta perhatian.

”Dari susunan kabinet yang beredar, hanya ingin menunjukkan kalau mereka punya power. tetapi orang-orang itu sebenarnya tidak punya kredibilitas di mata publik. Ini hanya bagian dari psy war dari kelompok-kelompok yang ingin menunjukkan kekuatannya,” kata Harry.

Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Mereka muak dengan kebohongan Presiden,” kata Al Jazeera mengutip pernyataan pemimpin Gerakan Reformasi Islam Chep Hernawan.

Koresponden Al Jazeera, Step Vessen, mengatakan, laporan bahwa sebuah kelompok garis keras memiliki pendukung yang kuat ”telah terkonfirmasi untuk pertama kalinya”. Kelompok itu dikaitkan dengan jumlah serangan terhadap kelompok beragama, termasuk jemaat Kristiani dan Ahmadiyah. Sebelumnya, Chep mengatakan para purnawirawan jenderal itu telah mencoba menggunakan sejumlah isu, termasuk korupsi, guna memicu penolakan terhadap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

    Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

    Nasional
    Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

    Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

    Nasional
    Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

    Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

    Nasional
    Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

    Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

    Nasional
    Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

    Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

    Nasional
    Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

    Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

    Nasional
    KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

    KPK Pastikan Akan Banding Putusan Sela Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

    Membaca Sikap Politik PDI Perjuangan

    Nasional
    Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

    Bukan Anies, Nasdem Kini Utamakan Usung Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta

    Nasional
    Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

    Achsanul Qosasi Klaim Tak Kondisikan Temuan BPK di Proyek BTS 4G

    Nasional
    Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

    Indonesia Sambut Baik Keputusan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia Akui Negara Palestina

    Nasional
    UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

    UKT Batal Naik, Cak Imin Minta Pemerintah Sediakan Pendidikan Bagus dan Murah

    Nasional
    Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

    Ingin Dekat dengan Cucu, Terdakwa Kasus BTS 4G Sadikin Rusli Minta Ditahan di Jawa Timur

    Nasional
    Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

    Novel Baswedan dkk Gugat UU KPK ke MK, Minta Syarat Usia Capim Diubah

    Nasional
    Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

    Cak Imin Senang jika Anies Maju Lagi Pilkada DKI, tetapi Belum Beri Dukungan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com