Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Wikileaks, Layakkah Dipercaya?

Kompas.com - 20/03/2011, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs berita pembocor informasi rahasia, Wikileaks, beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Indonesia. Dua surat kabar terbitan Autralia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengutip Wikileaks, memuat artikel tentang sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam artikel yang terbit Jumat (11/3/2011), antara lain disebutkan, Yudhoyono secara pribadi melakukan intervensi terhadap penyelidikan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Disebutkan pula soal aktivitas Badan Intelijen Negara yang memata-matai saingan politik Yudhoyono.

Ada juga informasi soal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut menggelontorkan uang miliaran rupiah demi memenangkan kursi Ketua Umum Golkar pada 2004. Selain itu, Wikileaks juga menuding Ibu Negara Ani Yudhoyono menggunakan posisi politiknya untuk mengumpulkan kekayaan.

Pertanyaannya, layakkah informasi Wikileaks dipercaya? Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, data Wikileaks tak perlu terlalu dipercaya. Pasalnya, data-data itu hanyalah data analisis yang belum memiliki legitimasi secara hukum.

"Data-data Wikileaks itu masih analisa, bukan data proyustisia. Ini berbahaya sekali. Namanya analisa, sekali lagi analisa. Tak proyustisia. Begitu dibeberkan ke publik, ini sulit sekali untuk jadi bukti," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Maka tak heran, lanjut Wawan, jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkannya. Apalagi, data-data tersebut dibeberkan untuk menyerang target-target politik. "Maka kalau tak di-cover-both-side akan berbahaya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral (Purn.) Tyasno Sudarto juga sepakat bahwa data-data Wikileaks masih data mentah, belum bersifat proyustisia. "Wikileaks itu kan informasi yang belum berupa proyustisia, apalagi data intelijen. Sangat jauh," katanya.

Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ini menegaskan, siapapun tak boleh langsung mengatakan bahwa data Wikileaks sebagai data sampah. Ia mengingatkan, lebih baik pemerintah membuktikan kalau data Wikileaks tidak benar.

"Jadi yang terpenting, buktikanlah kepada rakyat bahwa apa yang disampaikan Wikileaks itu tak benar dan yang dikerjakan mereka (pemerintah) benar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    [POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

    Nasional
    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

    Nasional
    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

    Nasional
    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

    Nasional
    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

    Nasional
    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com