Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

As'ad: AS Mau "Ngerjain" SBY

Kompas.com - 13/03/2011, 16:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As'ad Said Ali menilai pemberitaan dua media Australia yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah tokoh lain dinilai sebagai upaya untuk menyulut konflik di Indonesia.

"Saya tahulah Amerika mau ngerjain SBY. Masa kita mau diobrak-abrik terus sama Amerika," kata As'ad di Jakarta, Minggu (13/3/2011), menanggapi berita dari The Age dan Sidney Morning Herald. Kedua media melansir laporan yang disebut bersumber dari kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang jatuh ke tangan WikiLeaks.

"Yang aneh, kenapa berita itu baru diungkap sekarang," tambah As'ad yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menduga ada upaya menjadikan Indonesia bergolak seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah.

Terkait tudingan bahwa Presiden Yudhoyono telah memanfaatkan intelijen untuk memata-matai rival politiknya, As'ad menyatakan, tidak mungkin BIN melakukan hal itu. Apalagi, ia mengenal baik sosok mantan Kepala BIN Syamsir Siregar. Menurut As'ad, Syamsir tidak mungkin mau melakukannya.

"Pak Syamsir orangnya lurus dan jujur. Beliau punya integritas. Tidak mungkin kalau beliau mau melakukan pekerjaan memata-matai seperti itu. Sebab, itu melanggar prinsip demokrasi," katanya.

As'ad mengungkapkan, Syamsir pernah meminta berhenti pada Desember 2007 dari jabatannya sebagai Kepala BIN tanpa alasan pasti. Namun, saat itu Presiden Yudhoyono menolak memberikan izin. "Saya juga pernah minta berhenti pada Desember 2008, tetapi Pak Syamsir juga tidak mengizinkan," katanya.

As'ad menambahkan, selama bertugas di BIN, dia tidak pernah merekrut orang untuk disusupkan di kementerian tertentu, apalagi dimanfaatkan pihak penguasa untuk menekan orang lain. "Tugas BIN memang untuk mencari informasi, tapi bukan menekan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com