Ironi Koalisi dan Perombakan Kabinet

KOMPAS.com — Dari satu kontradiksi ke kontradiksi lain, dan mungkin akan berakhir dengan pepesan kosong. Itulah yang mungkin terjadi dalam wacana tentang koalisi dan perombakan kabinet belakangan ini.

Kontradiksi ini mulai terlihat saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan partainya tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini disampaikan Aburizal setelah bertemu Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Meski sudah diduga sebelumnya, pernyataan Aburizal itu seperti antiklimaks dari peringatan Presiden Yudhoyono, Selasa pekan lalu di Istana Kepresidenan. Saat itu, seusai rapat kabinet, Presiden menyatakan, ada satu-dua partai koalisi yang melanggar kesepakatan.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah petinggi partai koalisi pemerintahannya, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu. Hingga saat ini, diduga hanya petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang belum bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan.

Berlebihan

Langkah Presiden yang membicarakan koalisi dan memanggil para peringgi partai koalisi ke Istana Kepresidenan, menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, berlebihan. Ini karena koalisi merupakan masalah internal Yudhoyono dan partai pendukungnya serta tidak terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

”Dengan membicarakan koalisi di Istana, seolah masalah itu telah menjadi urusan resmi kenegaraan. Seharusnya Presiden cukup membicarakan masalah intern seperti koalisi di tempat lain, seperti rumah pribadinya di Cikeas,” kata Pramono.

Pramono berharap polemik seputar koalisi dan perombakan kabinet segera diakhiri dan pemerintah kembali serius bekerja menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dan negara.

Polemik tentang koalisi dan perombakan kabinet memang telah menjadi berita utama sejumlah media selama dua minggu terakhir, persisnya sejak pemungutan suara pembentukan Panitia Khusus Angket DPR untuk Mafia Pajak pada 22 Februari 2011.

Wacana itu bahkan beberapa kali menggeser sejumlah isu lain yang sebenarnya jauh lebih penting dan terkait dengan kehidupan masyarakat, seperti pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak, ancaman ekonomi akibat kenaikan harga minyak dunia, dan perang saudara seperti yang terjadi di Libya.

Agus Sudibyo dari Dewan Pers menilai derasnya berita tentang koalisi belakangan ini merupakan....    artikel selengkapnya baca Harian Kompas, Rabu, 9 Maret 2011, halaman 2.

Baca juga PPP Yakin Tak Ada "Reshuffle"