Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Ogah Komentari Rencana Tender

Kompas.com - 04/03/2011, 17:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tender pembangunan gedung baru DPR RI rencananya akan dibuka awal Maret ini. Namun, Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak mau berkomentar mengenai hal ini. Dia menegaskan tanggung jawab publikasinya sudah diserahkan ke pimpinan DPR lainnya.

"Soal lelang kita sudah berbagi tugas. Sudah saya sampaikan kepada pimpinan, minta pimpinan yang lain bicara," katanya dalam diskusi di Gedung DPR RI, Jumat (4/3/2011).

Tak hanya mengalihkan tanggung jawab memperjelas rencana pembangunan kepada pimpinan lain, politisi Demokrat ini malah memperjelas alasan dirinya menyerahkan tanggung jawab itu kepada empat pimpinan lainnya, yaitu Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan.

"Jadi jangan saya yang seolah-olah ngotot untuk membangung gedung. Saya sudah cukup memfasilitasi antara rakyat dan DPR. Kalau tidak ada, kan masyarakat enggak tahu. Nah, selama ini karena saya yang memfasilitasi, eh malah saya yang dikira ngotot. Lalu saya jalankan fungsi saya sebagai jubir, dihujat habis-habisan. Pimpinan dinilai punya kewenangan penuh untuk menentukan, padahal tidak seperti itu," tandasnya.

Pada Januari lalu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Pius Lustrilanang mengatakan proses pembangunan gedung baru DPR akan dilanjutkan kembali setelah masa reses berakhir. Menurutnya, tender pembangunan rencananya akan dibuka sekitar bulan Maret.

Gedung baru DPR RI diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 1 trilliun berdasarkan penghitungan ulang pada Oktober 2010. Pembangunan gedung baru DPR RI memang sempat tertunda beberapa waktu karena protes keras dari publik. Namun, pada Januari lalu, DPR dan Sekjend menetapkan tekad keras untuk segera merampungkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com