Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Segera Buat Rapor Koalisi

Kompas.com - 24/02/2011, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat segera membuat rapor yang menggambarkan peringkat derajat perbedaan pendapat partai-partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi selama ini. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Musthofa mengatakan, evaluasi Setgab oleh fraksi tersebut diselesaikan dalam seminggu ke depan.

"Partai Demokrat akan membuat matriks, selama pembahasan kebijakan di parlemen, di DPR, koalisi mana yang senantiasa berbeda (pendapat). Ini karena dalam setiap proses politik di parlemen, ada yang mengaku koalisi tetapi sikap politiknya terus berbeda, melebihi sikap politik oposisi," katanya saat menghadiri "Round Table Discussion Pokja Ekuin dan Kesra Partai Demokrat" di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Saan melanjutkan, rapor hasil evaluasi fraksi tersebut akan diserahkan kepada DPP Partai Demokrat yang kemudian menjadi dasar pertimbangan partai dan bahan acuan Presiden. "Kami akan meminta DPP secepat mungkin membahas evaluasi yang akan diberikan oleh fraksi," tutur Saan.

Partai Demokrat, kata Saan, ingin segera menyelesaikan evaluasi agar wacana "pecah telur" Setgab pascaperbedaan pendapat partai koalisi terhadap usulan hak angket mafia pajak tidak terus berkembang. "Kami tidak ingin suasana ini terus-menerus berkembang. Ini membuat kami semua, baik yang sama maupun berbeda pendapat, sama-sama capai dan merasa enggak enak," ucapnya.

Terkait dengan perbedaan pendapat partai-partai dalam koalisi, Saan mengungkapkan bahwa selama ini ada anggota koalisi yang tidak memegang etika koalisi. Anggota tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Partai Demokrat sebagai lokomotif Setgab ketika ingin mengambil sikap yang berbeda dengan koalisi.

"Kan, ada mitra koalisi. Ketika berbeda pendapat, ya menyampaikan dulu kepada kami, tata krama dipenuhi, kami bisa memahami sikap itu. Namun, ada juga mitra koalisi yang enggak ada omongan kalau akan berbeda," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

    Nasional
    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

    Nasional
    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com