Demokrat Ikhlas Ceraikan Partai Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat siap dan ikhlas melepaskan partai koalisi anggota Sekretariat Gabungan pasca-pembahasan usulan hak angket perpajakan dalam rapat paripurna besok. Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, jika sudah sering berbeda pendapat, tentu sulit untuk mempertahankan hubungan dalam koalisi.

Menurutnya, dalam berpolitik memang tidak boleh gampang kecewa. Setgab dibentuk dengan ikhtiar untuk membangun koalisi yang baik dan produktif, kompak dan berbasiskan komitmen untuk membangun stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

"Jadi, kalau setgab anggotanya kadang-kadang berbeda pandangan, ya, itu hal yang biasa. Namun, kalau sering-sering berbeda, kan, tidak elok. Sering-sering berbeda; apa bedanya partai koalisi dengan partai nonkoalisi. Ya, mungkin saja ada bagian dari partai koalisi yang kami ikhlaskan," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (21/2/2011).

Tercatat Golkar dan PKS adalah anggota koalisi yang tetap kekeuh mendorong golnya hak angket pajak. Sementara itu, PAN dan PKB kekeuh menolak hak angket. PPP saja yang masih belum jelas sikapnya.

"Begini, kan masih besok kan, kalau PKS biasanya istikharah dulu nanti malam, kalau hasil istikharahnya tidak mendukung angket, kan, besok tidak mendukung," ungkapnya.

Selain melakukan konsolidasi internal, Anas menegaskan, pihaknya terus melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain. Hasilnya, Anas mengatakan tinggal tunggu besok.

Jika angket pajak terus melaju? "Ya, tidak apa-apa. Kalau terpaksa ada angket pajak, itu tidak membahayakan apa-apa, kami hanya mengatakan ingin menegaskan tidak ada urgensi untuk itu. Buat apa buang-buang energi untuk urusan yang urgensinya rendah dan berpotensi mengaburkan penegakan hukum, jadi dorong saja penegakan hukum untuk membongkar kasus mafia pajak ini dengan tuntas dan siapa terbukti bersalah adili dengan adil," paparnya.