Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Jangan Terprovokasi

Kompas.com - 16/02/2011, 11:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Maarif Institute meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap sejumlah aksi kekerasan berlatar belakang agama yang berlangsung belakangan ini.

Seperti diketahui, Selasa (15/2/2011), kembali terjadi serangan berlatar belakang agama terhadap Yayasan Pondok Pesantren Islam (Yapi) di Desa Kenep, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Setelah sebelumnya terjadi amuk massa di Temanggung, Selasa (8/2/2011), dan bentrok warga dengan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011).

Direktur Eksekutif Maarif Institut, Fajar Rizalul Haq, mengatakan, tindakan kekerasan berlatar belakang agama tersebut rawan dijadikan alat politik. "Saya melihat bukan persoalan mayoritas minoritas, karena sudah masuk wilayah politik. Masyarakat diminta tidak terprovokasi, akan dijadikan alat komoditas politik, ada aroma seperti itu," katanya ketika dihubungi, Rabu (16/2/2011).

Pihaknya juga meminta masyarakat agar dapat menjaga keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tidak, keberagaman yang disikapi dengan kekerasan berlatarbelakang agama akan berdampak pada konflik horizontal. "Yang kemudian akan merugikan masyarakat, merusak modal sosial masyarakat yang sangat toleransi dan menghargai perbedaan, nilai-nilai ini akan tergerus," katanya.

Kekerasan berlatar belakang agama juga, kata Fajar, akan mengikis fondasi keberagaman bangsa.

Terkait aksi penyerangan terhadap Yayasan Pondok Pesantren Islam (Yapi) di Jawa Timur, Fajar mengatakan bahwa kejadian tersebut yang berlangsung tidak lama setelah kejadian Cikeusik dan Temanggung, yang memperlihatkan sisi gelap pluralisme keberagaman Indonesia. Serta kegagalan negara dalam melindungi kemajemukan dan warga negaranya. "Memberikan pilihan kepada pemerintah untuk memberi ruang garis keras semena-mena kepada minoritas atau berdiri pada konstitusi, tegas terhadap garis keras. Yang terpenting minoritas harus diberi perlindungan dan keadilan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

    Nasional
    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

    Nasional
    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

    Nasional
    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

    Nasional
    Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

    Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

    Nasional
    Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Potensi PAN Usung Anies di Jakarta, Zulhas: Kami kan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

    Sukanti 25 Tahun Kerja di Malaysia Demi Hajikan Ayah yang Tunanetra

    Nasional
    Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

    Zulhas Sebut 3 Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Ada Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasha Ungu

    Nasional
    Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

    Biaya Kuliah Mahal, Wapres: Pemerintah Belum Bisa Tanggung Seluruhnya

    Nasional
    Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

    Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

    Nasional
    Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

    Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

    Nasional
    Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

    Presiden Iran Wafat, Wapres: Kita Kehilangan Tokoh Perdamaian

    Nasional
    Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

    Menkominfo Lapor ke Jokowi, Sudah Turunkan 1,9 Juta Konten Judi Online

    Nasional
    PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

    PDI-P Anggap Pertemuan Puan dan Jokowi di WWF Bagian Tugas Kenegaraan

    Nasional
    Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

    Projo Sebut Jokowi Sedang Kalkulasi untuk Gabung Parpol

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com