Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus Ogah Ngaku Terima dari Perusahaan

Kompas.com - 11/02/2011, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gayus Halomoan Tambunan, tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, tidak akan mengakui harta fantastisnya sekitar Rp 100 miliar yang berasal dari perusahaan mana pun saat diadili di pengadilan nanti.

"Menurut Gayus, bukan yang akan diterangkan di pengadilan," kata Hotma Sitompul, pengacara Gayus di Mabes Polri, Jumat (11/2/2011), ketika ditanya apakah Gayus menerima uang dari perusahaan.

Lantas, jika bukan dari perusahaan saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Gayus menerima semua uang itu dari siapa? Hotma enggan menjawab.

"Kalau soal uang, Gayus sudah bilang nanti di pengadilan," ujar Hotma, singkat.

Hotma mengatakan, pengakuan Gayus menerima uang dari tiga pekerjaan yang diberikan tiga perusahaan Bakrie Grup selama ini adalah atas suruhan Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa, dua anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Pengakuan itu disampaikan ke penyidik dan majelis hakim.

Seperti diketahui, perubahan drastis pengakuan Gayus itu setelah lepas dari tim pengacara Adnan Buyung dan didampingi Hotma.

"Mengapa saya dibilang mengalihkan permasalahan? Yang membuat itu adalah Denny dan Otta. Itu tersangka ditemui berulang kali, apa pesan-pesan dia, libatkan Ical," ucap dia.

"Kenapa Gayus bohong? Karena diiming-imingi Denny tentang keringanan. Jadi sekarang dia mau memperbaiki. Kenapa semua orang pada ribut? Kenapa dengan kalian, orang mau menceritakan yang bener malah ribut-ribut, malah ributin perusahaan Ical terus. Ada apa ini?," lontar Hotma.

Seperti diberitakan, selama ini Gayus berkali-kali menerangkan uang Rp 28 miliar yang tersimpan di rekening berasal dari tiga perusahaan Bakrie Grup. Dihadapan beberapa majelis hakim, Gayus dapat menjelaskan secara rinci setiap pekerjaan yang diberikan melalui Alif Kuncoro.

Gayus juga dikaitkan menerima uang dari 151 perusahaan. Gayus tercatat dalam surat tugas menangani 151 perusahaan itu. Saat ini, penyidik masih menyelidiki data pajak 151 perusahaan yang diberikan Kementerian Keuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com