Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Menteri Belum Putuskan Nasib SKB

Kompas.com - 09/02/2011, 15:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil pertemuan antara Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kementerian Agama hari ini, Rabu (9/2/2011), belum memutuskan untuk merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Ahmadiyah.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, dalam pertemuan masing-masing pihak yang diundang hanya menyampaikan pandangannya. Selain itu juga dibahas mengenai penerapan SKB Tiga Menteri. "Menyatukan pandangan berbagai instansi dalam rangka mencari penyelesaian jangka pendek maupun panjang secara permanen hal-hal yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Jadi tadi baru brainstroming, sekarang sedang dirumuskan," katanya usai pertemuan di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu.

Adapun yang dimaksud dengan penerapan SKB, menurut Suryadharma, adalah terkait dengan sanksi hukum terhadap pelanggar SKB. "Bukan saja terkait Ahmadiyah, tapi juga masyarakat non-Ahmadiyah. Artinya, jika non-Ahmadiyah melakukan kekerasan itu ditindak begitupun dengan Ahmadiyah," katanya.

Selain dihadiri Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, dan perwakilan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Hasil pertemuan hari ini, kata Suryadharma, belum dapat disampaikan kepada publik. "Karena substansi harus dapat persetujuan dari menteri, Kapolri, maupun Jaksa Agung, dengan demikian laporan maupun solusi yang disampaikan merupakan satu suara," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com