Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus: Bibit-Chandra Diterima, Asal...

Kompas.com - 08/02/2011, 18:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun mengatakan, pasti ada jalan keluar agar dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah bisa kembali diterima dengan hangat oleh DPR ke depannya. Kehadiran Bibit-Chandra ditolak Komisi III DPR karena status keduanya dinilai masih tersangka, meski kasusnya sudah di-deponeering oleh Jaksa Agung.

Sebagai salah satu anggota yang paling keras menolak, Gayus mengatakan, bisa menerima kembali kehadiran Bibit-Chandra dalam setiap rapat di DPR, dengan catatan keduanya mau menjelaskan rekayasa pelemahan KPK dengan kasus suap dan penyalahgunaan wewenang.

"Tidak selamanya ditolak. Kami minta agar Pak Bibit dan Pak Chandra menyampaikan kepada Komisi III, katanya kan ada rekayasa pelemahan. Pemberi suap belum jelas. Kami yang menolak ini ingin menguak apa yang terjadi. Kasusnya harus diteruskan ke langkah hukum atau pengadilan. Kami juga yakin mereka enggak salah," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (8/2/2011).

Hal ini, lanjutnya, baru diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, deponeering diterbitkan dalam rangka memenuhi kepentingan publik, bukan kepentingan hukum.

"Jadi sebenarnya bukan apa-apa. Kita merasa mereka berdua ini disandera. Tidak ada kepentingan politik apa-apa," tegasnya.

Gayus juga tidak menggubris pengaduan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ke Badan Kehormatan DPR RI mengenai polah sejumlah anggota Dewan, termasuk dirinya, yang dinilai telah melakukan pengusiran kepada dua pimpinan KPK itu dalam rapat dengar pendapat pekan lalu.

"Saya ignoring itu, enggak menggubris. (Syarat) administratifnya memang lengkap tapi secara substantif, kami melakukan penolakan, bukan pengusiran. Kita katakan tidak bersedia menerima. Apakah walk out juga melanggar etika?," kata Gayus yang pernah menjadi Ketua BK DPR ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com