Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Singgung Golkar, Rapat Ribut

Kompas.com - 31/01/2011, 12:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Baru saja dimulai sekitar setengah jam, rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ribut. Ribut-ribut dimulai ketika sejumlah anggota mempersoalkan kehadiran pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah yang memperoleh deponeering dari Jaksa Agung terkait dugaan penyuapan dan penyalahgunaan wewenang.

Anggota Komisi III DPR, Desmon J Mahesa dari Fraksi Gerindra, Nasir Djamil dari Fraksi PKS, dan Nudirman Munir dari Fraksi Golkar, mempersoalkan kehadiran Bibit-Chandra karena keduanya masih tersangkut kasus hukum. Desmon bahkan menyebut Ketua KPK Busyro Muqoddas tidak konsisten.

Penolakan-penolakan itu membuat anggota Komisi III, Ruhut Sitompul, geram. Ruhut pun menyindir fraksi-fraksi tersebut yang dahulu mendukung terpilihnya Busyro sebagai Ketua KPK tetapi sekarang tidak dengan menolak datangnya Bibit-Chandra.

"Saya akan cerita waktu itu, saya yakin itu, kita voting saja, biar semua tahu mana-mana saja yang tidak mendukung Busyro. Kemarin dukung-dukung Busyro, katanya bagus. Sekarang tidak. Biar kita tahu siapa penembak gelap yang ada di Golkar," ujarnya dalam rapat.

Mendengar pernyataan tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mendadak berang. Dengan intonasi tinggi, Bambang mempertanyakan maksud Ruhut. "Apa hubungannya sama Golkar?" tanyanya tegas.

Suasana pun menjadi panas karena semua anggota ingin bicara. Lampu mikrofon bergantian menyala karena anggota saling menyela. Pimpinan rapat Tjatur Sapto Edy pun segera mengambil ketegasan dengan meminta semua anggota tutup mulut dan menyerahkan kesempatan bicara pada Ketua Komisi III DPR Benny K Harman untuk menyampaikan pendapatnya.

Setelah itu, atas kesepakatan semua anggota, Tjatur menskors rapat selama 15 menit. Pimpinan komisi dan kelompok fraksi melakukan lobi seputar isu ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com