Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Buka Diri untuk PDI Perjuangan

Kompas.com - 27/01/2011, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai organisasi masyarakat, Nasional Demokrat sudah menetapkan tekadnya untuk tidak menjadi partai politik peserta Pemilu 2014. Namun, ormas bentukan Surya Paloh itu tetap membuka diri bagi siapa pun untuk berafiliasi mendukung partai politik peserta pemilu yang ada, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sekretaris Jenderal Nasdem Syamsul Muarif menyampaikan, pihaknya sedang menawarkan diri untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan. "Dulu kami dicurigai, tapi kami membuka diri sekarang. Makanya saya coba, siapa tahu Megawati berkenan. Kalau dia berkenan, kami akan terima dengan sangat terbuka apa pikiran-pikiran dari PDI-P," katanya seusai jumpa pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Nasdem di Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Dikatakan Syamsul, Nasdem membuka diri untuk mendukung partai politik yang sepakat untuk menjalankan konsep restorasi Nasdem. "Komitmen kami kepada nilai, pelaksanaan restorasi, Nasdem kan bukan parpol, kami tetap ormas," katanya.

Ketika ditanya partai politik mana saja yang sudah membicarakan afiliasi dengan Nasdem, Syamsul mengatakan, pihaknya belum menggelar pertemuan dengan partai mana pun. Pertemuan dengan PDI-P hanya kebetulan. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara kebetulan dalam resepsi pernikahan.  "Dua kali bertemu dan terjadi pembicaraan panjang," katanya.

Hingga kini, sebagai ormas yang akan mencapai umur 1 tahun pada 1 Februari, Nasdem masih berfokus pada konsolidasi kekuatan. "Orang tidak akan melirik kita kalau kita kecil. Oleh karena itulah, konsentrasi kami membesarkan Nasdem, baik dalam keanggotaan maupun struktur organisasi," ujar Syamsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com