Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Satgas Tak Akan Dibubarkan

Kompas.com - 24/01/2011, 12:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait desakan agar Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dibubarkan, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan, Satgas tetap bekerja hingga masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2012. Setelah masa tugas berakhir, Presiden akan mengevaluasi apakah masa tugas Satgas akan dilanjutkan.

"Setelah itu, Presiden akan mengevaluasi, menilai, dan mempertimbangkan. Kalau (Satgas) tidak diperlukan, ya tidak harus ada karena keberadaan (Satgas) kan bukan permanen," kata Julian kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (24/1/2011).

Ia mengatakan, bisa saja masa tugas Satgas tidak akan diperpanjang. "Dengan catatan, lembaga penegak hukum yang ada sudah berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat. Keberadaan Satgas saat ini adalah membantu penegak hukum yang ada, seperti Polri, kejaksaan, dan KPK," katanya.

Mantan akademisi ini juga kembali mengatakan, Presiden telah menerima laporan tertulis Satgas pada Sabtu silam. Julian mengatakan, Satgas pada dasarnya sudah menyiapkan laporan tersebut pada tanggal 20 Januari sesuai instruksi Presiden. Namun, kata Julian, Satgas baru memiliki kesempatan bertemu Presiden pada Sabtu.

Seperti diberitakan, desakan untuk membubarkan Satgas muncul setelah terpidana mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan mengungkapkan pandangannya seusai sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gayus yang diganjar tujuh tahun penjara menyatakan, Satgas telah memolitisasi dan merekayasa kasusnya. Satgas menyatakan, apa yang dikatakan Gayus tidak benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Nasional
    Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Nasional
    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Nasional
    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Nasional
    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Nasional
    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    Nasional
    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Nasional
    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Nasional
    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Nasional
    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Nasional
    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Nasional
    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    Nasional
    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com