Kalau Buruk, Tak Tertutup Akan Diganti

Kompas.com - 12/01/2011, 22:30 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan, jika memang ada menteri yang kinerjanya sangat buruk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak tertutup akan mengganti menteri tersebut agar kinerja keseluruhan Kabinet Indonesia Bersatu lebih baik lagi di masa datang.

"Memang ada yang merah rapornya. Presiden Yudhoyono tentu akan memberikan peringatan dan koreksi agar menteri tersebut dapat memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi, yang rapornya merah dan sangat ekstrem, tak tertutup kemungkinannya akan diganti oleh Presiden," tandas Sudi saat dihubungi Kompas, Rabu (12/1/2011) malam.

Namun, saat ditanya dari kementerian mana yang rapor merahnya sangat ekstrem atau sangat buruk kinerjanya, Sudi tidak mau mengungkapkan.

"Soal kapan mau diganti, Presiden juga belum memberikan tanda-tanda (waktunya)," lanjut Sudi lagi, saat ditanya kemungkinan pergantian kabinet pada akhir Januari atau awal Februari mendatang.

Sudi membenarkan bahwa laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sudah diterima oleh Presiden pada Rabu malam ini. "Sebelumnya, Presiden juga sudah menerima laporan evaluasi kinerja dari UKP4 dan sudah sebagian disampaikan Presiden kepada sejumlah menteri," ungkapnya.

Seusai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, Kuntoro mengaku laporan evaluasi UKP4 sudah selesai dibukukan dan dijadwalkan pada Rabu malam diserahkan kepada Presiden.

Secara umum, Sudi menambahkan, terhadap pencapaian kerja yang masih kurang dalam pemenuhan targetnya, Presiden Yudhoyono akan meminta para menteri untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi di masa datang. "Pokoknya, harus lebih baik lagi," demikian Sudi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X