Polri Masih Selidiki Motif Gayus ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki hal yang menjadi motif Gayus H Tambunan pelesiran ke luar negeri pada September 2010.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara Sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014 yang digelar di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (11/1/2011).

"Sekali lagi, masih dalam proses penyelidikan," katanya.

Timur mengatakan, kepergian Gayus ke sejumlah negara tersebut sudah menyalahi prosedur. Pihak kepolisian terus menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam kasus kepergian Gayus yang menggunakan paspor atas nama Sony Laksono itu.

"Pertama, soal paspor. Kedua, yang berkaitan dengan masalah ke luar negeri masih dalam penyelidikan," katanya.

Timur juga membantah jika dikatakan bahwa Gayus telah 68 kali keluar Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Saya tidak pernah mengatakan sekian atau 60 sekian, tapi semuanya tercatat dalam register penjagaan LP (rutan)," ungkapnya.

Catatan perjalanan Gayus tersebut, lanjut Timur, akan diungkap saat persidangan di pengadilan nanti. Sebelumnya, Gayus mengakui kepergiannya ke Kuala Lumpur, Makau, dan Singapura. Dia berhasil ke luar negeri dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono.

Dalam paspor tersebut, perawakan Sony Laksono dalam foto mirip dengan penampilan Gayus saat menonton pertandingan tenis Commonwealth di Bali yang lengkap dengan wig dan kacamata.

Soal keluarnya Gayus dari rutan, seperti pelesir ke luar negeri dan ke Bali untuk menonton pertandingan tenis, Polri belum berhasil mengungkap motif sesungguhnya.

Ketika ditanya kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus Gayus tersebut, Timur menjawab bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tentunya kalau ada hal-hal yang KPK butuh penyelidikan lebih lanjut, saya kira sudah dalam bagian gelar perkara, termasuk dengan Satgas Pemberantasan Mafia hukum," katanya. "Sekali lagi kami berkoordinasi dengan KPK dan PPATK untuk mengungkap masalah ini," kata Timur.