Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Beri Catatan "Keberhasilan" SBY

Kompas.com - 10/01/2011, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kritik dan catatan atas kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikannya dalam orasi politik pada peringatan HUT Ke-38 PDI-P di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011).

Mega menyoroti, gambaran kesuksesan pembangunan lebih sering ditampilkan melalui keberhasilan statistik makro-konomi. "Kita juga bisa menyaksikan bagaimana lambannya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah peningkatan secara dramatis anggaran yang disediakan untuk itu. Itukah yang dimaksud dengan keberhasilan?" ujar Presiden kelima RI ini di hadapan kader dan simpatisan PDI-P serta para tokoh partai politik, termasuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurutnya, data statistik yang sering ditonjolkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, kata Mega, seharusnya mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar.

"Kenaikan harga sudah melebihi daya beli rakyat. Bahkan untuk kesekian kalinya, rakyat menjadi korban hanya untuk sekadar mendapatkan makan," ujarnya.

Mega mengingatkan, pemerintah harus memberi perhatian dan mencegah kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah pekan lalu. Alokasi anggaran triliunan rupiah, dikatakannya, seharusnya bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

"Sudah saatnya kita hentikan pameran keberhasilan indikasi makro-ekonomi dan menggantikannya dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan rakyat agar terjamin kebutuhan dasar rakyat," kata Mega.

Anggaran negara dinilainya lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur negara ketimbang untuk kepentingan publik.

Mega juga menyoroti impor barang yang dianggapnya dijadikan "dewa" oleh pemerintah dan membiarkan ketergantungan sumber pembiayaan APBN dari pinjaman luar negeri. "Oleh karena itu, hentikan pengungkapan keberhasilan statistikal," tegasnya.

Pengelolaan ekonomi, menurut Mega, juga belum menciptakan sistem yang membangun fondasi kemandirian. Dalam pandangannya, mewujudkan keberdikarian ekonomi tidak bisa ditunda lagi.

"Saya tidak antiasing, namun marilah kita letakkan skala prioritas pengabdian pada kepentingan nasional," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com