Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkat Kepuasan Publik Terus Menurun

Kompas.com - 06/01/2011, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan suatu tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari bulan Juli 2009 sampai Oktober 2010, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden SBY terus terun.

Namun, meski turun, tingkat kepuasan terhadap Presiden SBY masih terbilang tinggi, yakni mencapai 63 persen. "Tingkat kepuasan SBY pada survei terakhir yang kami lakukan mencapai 63 persen. Ini masih baik, walaupun terus turun," ucap Peneliti Utama LSI, Dodi Ambardi, Kamis (6/1/2011), dalam jumpa pers di kantor LSI, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil survei terakhir di bulan Desember 2010, publik yang menilai kinerja SBY memuaskan mencapai 63 persen, tidak puas 35 persen, dan tidak menjawab 2 persen. Survei bulan Desember 2010 tersebut, meningkat satu persen dari survei sebelumnya pada bulan Oktober 2010 yang meraih kepuasan publik 62 persen.

"Tapi secara keseluruhan dari bulan Juli 2009, SBY meraih kepuasan publik tertinggi sampai 85 persen, setelah itu turun terus," ucap Dodi.

Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap SBY terjadi terus dimulai pada Juli 2009 (85 persen), November 2009 (75 persen), Januari 2010 (70 persen), Maret 2010 (65 persen), Agustus 2010 (66 persen), Oktober 2010 (62 persen), dan Desember 2010 (63 persen).

Sementara itu, tingkat kepuasan pada Wakil Presiden Boediono cenderung fluktuatif, yakni berkisar 49-53 persen. "Mungkin Boediono ini baru satu tahun, jadi pergerakannya tidak terlalu signifikan," Dodi menjelaskan.

Penurunan itu terjadi dilihat dari beberapa indikator persepsi pelayanan pemerintah kepada publik yang masih dianggap lemah, terutama di bidang ekonomi seperti dalam menjaga harga-harga barang terkendali dan terjangkau (35 persen), mengurangi jumlah orang miskin (31 persen), dan mengurangi jumlah pengangguran (27 persen).

Faktor lain seperti upaya pemberantasan publik, berdasarkan survei LSI menunjukkan hanya separo dari mereka yang menyatakan kinerja pemerintah baik atau sangat baik dan trennya pun selalu turun sejak bulan Juli 2009 yang mencapai 84 persen.

"Pada survei terkakhir persepsi publik pada upaya pemberantasan korupsi di Desember 2010 mencapai 51 persen," ujar Dodi.

Dari seluruh responden yang disurvei LSI, terlihat ada suatu kecenderungan ketidakpuasan terhadap Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono muncul pada publik yang berpendidikan tinggi, berpenghasilan menengah, dan tinggal di kota.

Semakin terpelajar dan semakin berpenghasilan seseorang akan semakin kritis dalam mengevaluasi pemerintah. Adanya evaluasi kritis dari responden di kelas tersebut diakui Dodi dikarenakan banyaknya informasi yang diterima responden mempengaruhi juga opini publik.

"Sehingga kalau ada opini, inilah bagaimana pemerintah mengelola dan memenangkan opini publik itu," ucap Dodi.

Hal menarik lain yang terjadi pada survei ini, ungkap Dodi, adalah adanya dukungan yang sangat kuat terhadap SBY dari Indonesia Timur.

"Bisa dilihat di sini dukungan publik sangat kuat di Indonesia Timur karena pada Pemilu sebelumnya Demokrat menang telak di sana. Selain itu, tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah, juga mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah jadi semakin lemah," ujar Dodi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com