Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat RUUK DIY Bernomor Istimewa '99'

Kompas.com - 16/12/2010, 10:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat presiden mengenai draf RUU Keistimewaan DIY versi pemerintah akan dibacakan dalam Sidang Paripurna, Kamis (16/12/2010). Surat ini adalah surat yang ditunggu-tunggu setelah kontroversi yang berkepanjangan mengenai beberapa substansi dalam RUU tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, surat itu memiliki nomor yang istimewa. Berapa nomor surat tersebut? "Kami sudah menerima tiga surat dari Presiden. Salah satunya bernomor keramat, istimewa, R99, yaitu mengenai Keistimewaan DIY," kata Pramono sambil tertawa kecil di Gedung DPR, Jakarta, sesaat sebelum memimpin Sidang Paripurna.

Seperti diketahui, angka "9" sering kali dianggap angka favorit Presiden SBY. "Saya juga enggak tahu kok bisa pas nomornya R99," ujar Pramono singkat.

Dengan masuknya surat ini, Pramono berharap bisa mengurangi polemik yang berkepanjangan terkait RUUK DIY. Setelah masuknya surat ini, ia mengungkapkan, domain sepenuhnya mengenai pembahasan RUU ini dimiliki oleh DPR. "Seperti apa selanjutnya, nanti akan dibahas di Komisi II oleh fraksi-fraksi," kata Pramono.

Pembahasan RUUK DIY akan menjadi prioritas pada masa sidang berikutnya. Ini karena DPR akan memasuki masa reses per 20 Desember mendatang. DPR akan kembali bersidang pada 10 Januari 2011.

Surat itu pun resmi dibacakan pada Sidang Paripurna bersama dua surat lainnya, yaitu surat R98 perihal RUU tentang Tanah untuk Pembangunan dan surat R100 perihal RUU tentang Pelayaran. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

    Nasional
    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

    Nasional
    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

    Nasional
    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

    Nasional
    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

    Nasional
    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

    Nasional
    Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

    Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com