Pemerintah Gerus Wibawa Sendiri

SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah dinilai telah menggerus wibawa sendiri jika memaksa gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih. Pemerintah juga dinilai telah melanggar janji saat penggabungan Yogyakarta dengan NKRI.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, penetapan gubernur dari keluarga keraton merupakan janji pusat saat Yogyakarta bersedia bergabung dengan NKRI. Janji itu tidak sepatutnya dicederai Pemerintah. "Sekarang rakyat Yogya menilai pusat sedang melanggar janji itu," ujarnya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/12/2010).

Ketidakpatuhan pemerintah terhadap janji itu akan menggerus wibawa pemerintah. Apalagi, sejak awal hampir semua fraksi di DPR menolak mekanisme pemilihan gubernur di Yogyakarta. "PKS setuju penetapan. Semua fraksi, kecuali Partai Demokrat, sudah menolak rencana pemerintah mengusulkan pemilihan," tuturnya.

Penetapan kepala daerah di Yogyakarta hanya kebalikan dari DKI Jakarta. Di Jakarta, gubernur dipilih dan wali kota ditetapkan. Sementara di Yogyakarta diminta gubernur ditetapkan dan bupati/wali kota dipilih. "Hanya seperti itu saja yang diinginkan. Sama sekali tidak ada kaitan antara monarki dan demokrasi," ujarnya.