Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlambat, Penjelasan SBY Hari Ini

Kompas.com - 02/12/2010, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden hari ini, Kamis (2/12/2010).

Namun, pengamat politik Burhanuddin Mutahdi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan langkah ini terlambat. "Karena sudah telanjur menimbulkan polemik untuk SBY sendiri. Disampaikan tanggal 26 November lalu dan baru diklarifikasi besok (hari ini). Menurut saya, nasi sudah menjadi bubur karena pernyataan SBY yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran mengenai ide monarki yang sudah keburu menimbulkan gejolak masyarakat Yogyakarta," katanya kepada Kompas.com, Rabu malam.

Burhanuddin mengatakan, SBY kali ini melakukan kesalahan strategi komunikasi dalam menyampaikan persoalan RUUK DI Yogyakarta kepada publik. Karena tidak langsung menyasar kepada pokok persoalannya, SBY malah melukai hati rakyatnya dan menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap dirinya sendiri.

Alih-alih mau meluruskan masalah, SBY malah meninggalkan ruang tafsir bahwa dirinya menggugat keistimewaan DI Yogyakarta, khususnya tata cara pengangkatan gubernurnya. Oleh karena itu, lanjutnya, kalaupun SBY akan memberikan penjelasan kembali, poin ini harus jernih disampaikan kepada publik.

"Besok harus memperjelas maksud SBY bahwa dia dan pemerintah tidak sedang berusaha melucuti keistimewaan Yogyakarta. Dia harus mengatakan dengan terang benderang bahwa pemerintah SBY tidak sedang mengurangi keistimewaan DI Yogyakarta dan tidak melupakan sejarah dan kontribusinya terhadap Republik Indonesia," tuturnya.

Sebelum menyampaikan penjelasan pula, Burhanuddin mengatakan, SBY lebih baik berbicara empat mata terlebih dulu dengan Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, SBY perlu mendengarkan Sultan sebelum menjelaskan penggunaan istilah "monarki" serta sebelum pemerintah memutuskan pasal tata cara pemilihan dan pengangkatan Gubernur DI Yogyakarta.

Dengan berbicara bersama Sultan, SBY diharapkan dapat memberikan klarifikasi kepada publik mengenai hubungannya yang kurang harmonis dengan Sultan selama ini. Publik bisa melihat bahwa anggapan selama ini tidak tepat. Selain itu, lanjutnya, komunikasi elite tentu dapat meredam gejolak di akar rumput yang dalam beberapa hari sangat ngotot mendorong dilakukannya referendum.

"Kalau SBY bicara dengan Sultan, itu pasti akan menuntaskan segala polemik yang dimulai dari kontroversi selama ini. Ini bisa menolong masyarakat untuk cooling down," katanya. "Saya kira Sultan sebagai sosok yang demokratis akan terbuka bertemu dengan SBY mengenai ini," ujarnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

    Nasional
    Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

    Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

    Nasional
    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

    Nasional
    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

    Nasional
    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

    Nasional
    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

    Nasional
    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

    Nasional
    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

    Nasional
    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

    Nasional
    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

    Nasional
    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

    Nasional
    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com