Putra Bung Tomo: Tak Ada Ijab Kabul Itu!

Ia berpendapat, jika pemilihan umum langsung sudah digelar, kekuasaan Sultan nantinya lebih di bidang pelestarian budaya. "Harus dipisahkan dengan kekuasaan pemerintahan," tegasnya.

Kendati demikian, dia setuju jika seorang gubernur hasil pemilihan tetap perlu melaporkan perkembangan pemerintahan kepada Sultan.

"Atau misalnya lagi, kalau program pembangunan sarana fisik pemerintah melanggar hak-hak budaya, Sultan punya hak veto," usulnya. Bambang menambahkan, model Thailand, Jepang, dan Inggris dapat dijadikan contoh untuk Yogyakarta. "Mereka rela kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi," ujarnya.

Menangkal argumen soal keistimewaan Jakarta, Bambang menilai, wali kota di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memang statusnya hanya setara pembantu gubernur.

"Itu seperti kota administratif. Karena itu, tidak ada DPRD di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan sebagainya itu. Yang ada ya DPRD provinsi dengan 100 anggota," katanya.