Putra Bung Tomo: Tak Ada Ijab Kabul Itu!

JAKARTA, KOMPAS.com — Bambang Sulistomo, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Sosial Politik dan Ketahanan Nasional (LPSPKN), menyangkal adanya ijab kabul antara pendiri republik dan Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.

Seperti diketahui, Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ijab kabul itu ditandai dengan komitmen Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman bergabung dengan Republik Indonesia pada 5 September 1945.

"Kalau ada istilah ijab kabul, itu berarti sama saja dengan merendahkan tekad Sultan Hamengku Buwono IX. Tidak ada ijab kabul itu," kata Bambang Sulistomo, yang juga putra pahlawan nasional Soetomo atau Bung Tomo, kepada Kompas.com, Kamis (2/12/2010).

Menurut dia, Sultan HB IX dulu berjuang untuk NKRI tanpa pamrih. "Beliau ikhlas berjuang untuk NKRI, tidak juga minta mahar. Tapi, karena para pendiri republik ini bijaksana, dan sangat menghormati Sultan HB IX, diberikanlah keistimewaan itu," kata Bambang.

Ia lantas mengajukan logika demokrasi sederhana. "Jika pemimpin eksekutif tidak dipilih oleh rakyat, buat apa ada DPRD?" gugatnya.

Selain itu, Bambang juga menyodorkan argumentasi soal perjuangan daerah lain, termasuk kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. "Apakah ini berarti daerah lain lebih ikhlas dalam perjuangan kemerdekaan '45?" ujarnya.

Lazim diketahui, jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah dua kali dipilih oleh DPRD. Selama dua periode pemilihan itu, tidak ada calon lain, kecuali Sultan HB X.

"Masalahnya, sampai kapan akan seperti itu? Kalau nanti Sultan sudah ompong, apakah akan ditunjuk seumur hidup? Kalau terjadi goro-goro, ada masalah intern keraton, bagaimana itu nanti? Siapa yang bisa menyelesaikan? Ke masa depan, kalau penggantinya tidak demokratis, bagaimana?" kata Bambang yang juga mantan anggota KPU ini.

Masalah lain, lanjutnya, adalah bagaimana jika sultan lain di masa depan tidak dicintai rakyat sehingga penunjukannya sebagai gubernur bisa salah.

Itu sebabnya, Bambang mendorong agar segera disahkan peraturan baru yang membuka kemungkinan calon lain di luar Sultan untuk dapat mengikuti pemilihan Gubernur DIY oleh rakyat, bukan DPRD. "Kalau Sultan HB X yakin dicintai rakyat, ya pemilu saja," ujarnya.

Ia berpendapat, jika pemilihan umum langsung sudah digelar, kekuasaan Sultan nantinya lebih di bidang pelestarian budaya. "Harus dipisahkan dengan kekuasaan pemerintahan," tegasnya.

Kendati demikian, dia setuju jika seorang gubernur hasil pemilihan tetap perlu melaporkan perkembangan pemerintahan kepada Sultan.

"Atau misalnya lagi, kalau program pembangunan sarana fisik pemerintah melanggar hak-hak budaya, Sultan punya hak veto," usulnya. Bambang menambahkan, model Thailand, Jepang, dan Inggris dapat dijadikan contoh untuk Yogyakarta. "Mereka rela kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi," ujarnya.

Menangkal argumen soal keistimewaan Jakarta, Bambang menilai, wali kota di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memang statusnya hanya setara pembantu gubernur.

"Itu seperti kota administratif. Karena itu, tidak ada DPRD di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan sebagainya itu. Yang ada ya DPRD provinsi dengan 100 anggota," katanya.