Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Diminta Serahkan Dokumen Wawancara

Kompas.com - 27/08/2010, 14:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Fachri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, ada yang janggal dalam pemilihan dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipilih Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, yaitu Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dan pengacara pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

Dikatakan Fachri, calon yang dipilih bukanlah calon yang terbaik. Maka itu, guna memeroleh klarifikasi dari Pansel yang diketuai Patrialis Akbar, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi III meminta Pansel menyerahkan dokumen wawancara tujuh calon pimpinan KPK.

"Saya meminta agar hari Senin pansel menyerahkan dokumen wawancara semua kandidat untuk kami teliti apakah semua sudah sesuai prosedur dan kepantasan," kata Fachri kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2010) di Jakarta.

Fachri mengklaim mendapat masukan untuk memastikan bahwa KPK bebas dari upaya pelemahan sistematis. "Figur terpilih harus betul-betul berwawasan, berkarakter, dan mengerti tugasnya dari hulu ke hilir sehingga tidak gampang diintervensi oleh siapa pun. Termasuk oleh opini dan politik. KPK hanya bisa selamat kalau tunduk hanya kepada hukum," kata Fachri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansel KPK MH Ritonga, seusai menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jumat, mengatakan, kedua calon tersebut dipilih atas keberaniannya dalam memberantas korupsi, kejujuran, ketegasan, serta memiliki kemampuan dan kompetensi. Kedua orang itu dipercaya mampu membawa institusi KPK menjadi lembaga yang tepercaya dan independen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com