Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Wong Cilik di Tandu Sudirman

Kompas.com - 17/08/2010, 07:31 WIB

Ikhlas membantu

Setelah bergerilya tujuh bulan, Sudirman dan rombongannya kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949. Pada masa itu, rakyat pedesaan ikhlas membantu perjuangan dengan membuat dapur umum dan menjamin ketersediaan pangan bagi tentara.

Giyono (71), warga Parangtritis, mengaku pernah menyaksikan Sudirman ditandu. "Kalau dia sedang lewat, masyarakat akan menyambutnya dengan ke luar rumah. Ada sebagian warga yang secara ikhlas memberikan bekal makanan kepada pasukan Sudirman," katanya.

Baginya, Sudirman adalah sosok yang tangguh, tidak kenal menyerah, dan tidak cengeng. Giyono masih ingat kondisi Sudirman saat ditandu. "Sering batuk-batuk. Badannya kurus," katanya. Sudirman memulai karier militer sejak masa penjajahan Jepang tahun 1943 sebagai perwira Peta (Pembela Tanah Air); menjadi Komandan Resimen Purwokerto setelah merdeka. Menjabat Panglima Divisi V Purwokerto, Sudirman merangkap menjadi pimpinan tertinggi Angkatan Laut.

Selanjutnya, ia menjabat Panglima Besar TKR, Panglima Besar TRI, Panglima Besar Angkatan Perang, Panglima Besar Angkatan Perang Mobil, dan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman menempuh pendidikan HIS Taman Siswa, Mulo Wiworo Tomo, HIK Muhammadiyah, dan pernah mengajar di HIS Muhammadiyah Cilacap, 1942.

Tahun 1936, Sudirman menikah dengan Siti Alifah dan memiliki sembilan anak. Lahir 24 Januari 1916, Sudirman wafat 29 Januari 1950 karena sakit paru-paru. Meski telah meninggal, semangatnya sebagai panglima besar tidak mati. Selama masa gerilya, Bapak TNI itu juga menebar bibit kemanunggalan TNI dan rakyat agar kemerdekaan tetap lestari. (ENY/WKM)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com