SBY Harusnya Tegaskan Kerukunan Beragama

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain tak menyinggung soal energi, pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Bersama DPR/DPD RI, Senin (16/8/2010), disesalkan karena tak memuat dukungan tegas terhadap perwujudan kerukunan antarumat beragama. Pidato hanya memuat pernyataan normatif.

"Masalah kerukunan beragama, meski hanya ringkas, tapi tidak ada endorsement. Padahal ini harus betul-betul dilakukan (Presiden)," kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung seusai sidang.

Menurut politisi PDI-P ini, tak cukup pernyataan-pernyataan normatif yang dikeluarkan. Pemerintah harus memiliki dukungan yang tegas terhadap perwujudan kerukunan antarumat beragama. Sayangnya, ini belum diwujudkan. "Sejauh ini bagus. Tapi (jika) ada persoalan di lapangan, pasti akan mengalami hambatan selama tidak ada ketegasan dari pemerintah, Kapolri, dan seluruh aparat," tandasnya.

Sebelumnya, dalam bagian Pilar Keadilan, SBY mengatakan bahwa dia menggarisbawahi perlunya menjaga dan memperkuat persaudaraan, kerukunan, dan toleransi sebagai bangsa. SBY mencatat masih dijumpainya kasus-kasus yang tidak mencerminkan kerukunan, toleransi, dan sikap saling menghormati di antara komponen masyarakat yang berbeda identitas, baik agama, etnis, suku, maupun kedaerahan.

"Keadaan demikian tidak boleh kita biarkan. Kita ingin setiap warga negara dapat menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang dimiliki. Inilah sesungguhnya falsafah 'hidup rukun dan damai dalam kemajemukan'. Ini sesungguhnya makna utuh dari Bhineka Tunggal Ika yang kita anut dan jalankan," kata SBY.