Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Semua 'Infotainment' Nonfaktual

Kompas.com - 16/07/2010, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski banyak tayangan infotainment yang menuai kecaman karena dianggap tidak memiliki etika dan melanggar privasi, Dewan Pers mengakui masih ada sejumlah tayangan yang mengandung nilai dan prinsip-prinsip jurnalistik.

"Masih ada tayangan infotainment yang memiliki nilai jurnalisme dan positif. Misalnya informasi bahwa Nadine Chandrawinata jadi Duta Orangutan. Itu punya news value dan layak dikonsumsi publik," kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyo, di Gedung KPI, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2010).

Meski demikian, Agus masih menyayangkan porsi tayangan infotainment seperti itu masih sangat sedikit dibandingkan tayangan infotainment yang mengupas kehidupan pribadi seseorang dan tidak mengindahkan etika jurnalistik. "Nah, kebanyakan itu malah yang mengeksploitasi urusan privat dan tak layak di-share," imbuhnya.

Terkait rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan mengubah kategori infotainment sebagai tayangan nonfaktual, Agus mengatakan, dalam Dewan Pers tidak dikenal adanya perbedaan terminologi antara faktual dan nonfaktual. Yang ada adalah jurnalistik dan nonjurnalistik.

Agus mengatakan, Dewan Pers tidak mau terjebak dalam pengotak-ngotakan seperti itu. Menurutnya, siapa pun pekerja media yang mengaku sebagai insan jurnalis atau wartawan harus mengikuti kaidah jurnalistik dalam kode etik jurnalistik.

"Jadi teman-teman infotainment kalau mau diakui sebagai jurnalis harus memahami, menghayati, dan melaksanakan kode etik jurnalistik. Ini tidak hanya berlaku bagi infotainment, tapi pekerja media secara keseluruhan yang sudah masuk kategori jurnalistik, harus menegakkan kode etik jurnalistik," kata dia.

Lebih lanjut, Agus menegaskan, Dewan Pers mendukung penuh rencana KPI untuk merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dengan mengategorikan infotainment sebagai tayangan nonfaktual. Menurutnya, KPI memiliki kompetensi dan kewenangan penuh untuk mengatur hal tersebut.

"Itu otoritas KPI, kami menghargai kalau KPI meninjau kembali status infotainment," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com