Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ayo! Adukan Calon Pimpinan KPK...

Kompas.com - 29/06/2010, 09:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga hari pertama pembukaan pos penerimaan pengaduan terkait 145 calon pimpinan KPK, Senin (28/6/2010) kemarin, Pansel Calon Pimpinan KPK belum menerima adanya penyampaian pengaduan, masukan, pendapat, terkait integritas, kapasitas, dan karakter para calon.

Sekretaris Pansel KPK Ahmad Ubbe mengatakan, orang-orang yang datang adalah para bakal calon yang dinyatakan tidak lulus. Umumnya orang-orang tersebut bertanya soal alasan mengapa mereka dinyatakan tak lolos seleksi.

Selain itu, ada pula beberapa calon yang mengambil dokumen yang berisi panduan penulisan makalah pribadi. Seperti diwartakan, nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lolos seleksi tahap I atau secara administrasi resmi diumumkan, Minggu (27/6/2010) di Kemhuk dan HAM, Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah pengacara pembela orang yang diduga terlibat kasus suap, seperti Raja Bonaran Situmeang, pengacara Anggodo Widjojo; Partahi Sihombing, pengacara Nunun Daradjatun; Alamsyah Hanafiah, pengacara Muhtadi Asnun dan Hariadi Sadono; Sugeng Teguh Santoso, pengacara Ary Muladi; Henry Yosodiningrat, pengacara mantan Kabareskrim Susno Duadji; dan Alfons Loemau, pengacara mantan Wakapolri Komjen Makbul Padmanagara.

Jika Anda memiliki masukan, keluhan, pendapat terkait integritas, kapasitas, dan karakter dari calon yang telah dinyatakan lulus, Anda dapat mendatangi sekretariat Panitia Seleksi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM di Jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, mulai 28 Juni-28 Juli 2008. "Kami akan membuka penerimaan pengaduan selama satu bulan," ujar Ubbe.

Dirinya menjamin akan menerima masukan apa pun, terlebih jika disertai dokumen-dokumen pendukung. Dikatakannya, pengaduan juga dapat disampaikan melalui telepon di 021-5274887 atau melalui faksimile di 021-5274887. Selain itu, Anda juga bisa menyampaikan masukan atau laporan melalui e-mail: pansel_kpk@yahoo.co.id.

Secara terpisah, anggota Pansel Fadjroel Falakh mengatakan, masukan dari masyarakat bisa menggugurkan atau menggagalkan pencalonan seseorang. Pada intinya, Pansel akan mencoba melibatkan partisipasi masyarakat.

Inilah Nama 145 Calon Pimpinan KPK (I) Inilah Nama 145 Calon Pimpinan KPK (II) Inilah Nama 145 Calon Pimpinan KPK (III)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com