Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Inklusif, Syariat Islam Jalan Terus?

Kompas.com - 20/06/2010, 21:20 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo, menilai Partai Keadilan Sejahtera tidak cukup hanya mengandalkan inklusivitas agar menjadi partai tiga besar.

"Untuk menjadi suatu partai besar bergantung pada banyak faktor. Prinsip inklusif atau terbuka hanya salah satunya," kata pengajar FISIP Undip itu di Semarang, Minggu (20/6/2010).

Menurut dia, sebuah partai bisa menjadi besar memerlukan figur yang "dramatik" dan menjadi ikon, serta mampu menarik banyak massa, seperti halnya beberapa partai yang memiliki ikon tokoh berpengaruh.

Untuk menciptakan figur seperti itu, kata dia, perlu political marketing yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit. "Karena itu, mampukah PKS memunculkan figur-figur seperti itu?" katanya.

Ia mengatakan, faktor kedua yang bisa membuat sebuah partai menjadi besar adalah prinsip keterbukaan yang diusung, sebab suatu partai bisa meraih banyak pendukung apabila tidak bersifat tertutup.

"Prinsip inklusif ini tampaknya menjadi andalan PKS saat ini untuk menarik banyak massa, namun partai tersebut harus mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip itu dalam kebijakan-kebijakan yang diambil," katanya.

Susilo Utomo menyatakan, konsekuensi menjadi partai inklusif, PKS tidak boleh terjebak mengusung agenda eksklusif seperti penerapan syariat Islam dengan formalisasi pada hukum negara atau dalam menyikapi pornografi.

"PKS akan mampu menarik banyak simpati dari masyarakat jika mampu mengaktualisasikan penerapan prinsip keterbukaan seperti itu, kalau tidak bisa maka PKS tidak mungkin menarik banyak simpati," katanya.

Faktor yang tak kalah penting terkait target PKS menjadi partai tiga besar dalam Pemilihan Umum 2014 adalah kemampuan menjalin hubungan dengan Muhammadiyah, mengingat kader PKS banyak yang berasal dari ormas itu.

"Jangan sampai PKS justru berebut konstituen warga Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional (PAN), karena hal tersebut justru akan membuat friksi yang merugikan perkembangan partai ke depan," katanya.

Menurut dia, PKS sebenarnya sudah menarik simpati banyak massa dengan tercitra sebagai partai yang tidak korup dan berupaya memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat.

"PKS juga banyak mengambil celah-celah permasalahan publik yang selama ini belum banyak diperhatikan pemerintah, seperti kesehatan dengan pemberian pelayanan kesehatan dan kegiatan zakat," kata Susilo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com