Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenggelamnya Kapal Century

Kompas.com - 31/05/2010, 08:26 WIB

Oleh Donal Fariz *

KOMPAS.com — Sekretariat Bersama Partai Koalisi bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya berhasil membenamkan kasus Bank Century. Lebih dari itu, dalam konteks yang lebih luas keberadaannya amat berpotensi menyandera penegakan hukum jangka panjang.

Melalui Sekretariat Bersama, Aburizal Bakrie diplot oleh SBY sebagai pemecah ombak (breakwater) gelombang politik yang semakin membesar belakangan ini. Arus deras kelompok oposisi telah mengancam kursi kekuasaan SBY.

Untuk meredam hal ini, terjadilah tawar-menawar kekuasaan (political bargaining). Alhasil, dengan sangat cepat Golkar berpindah ke lain hati jadi partai koalisi pemerintah. Walau dianggap melanggar fatsun politik, ini realitas. Publik pun jamak mengetahui bahwa dalam politik tak ada musuh yang abadi dan kawan yang sejati. Karena hanya kepentinganlah yang abadi.

Kini, dengan jubah Golkar, Aburizal jadi satu gerbong kereta dengan pemerintah. Jabatan sebagai ketua harian forum koalisi memberikan porsi kekuasaan besar. Bahkan, sebagian kalangan menilai teramat besar. Sebagai ketua, ia berwenang memanggil menteri untuk hadir pada rapat tertentu. Ini jelas telah menyusupi kekuasaan pemerintah.

Di sisi lain, sebagai ketua forum koalisi, Aburizal tentu berperan untuk merapikan barisan koalisi di parlemen. Di belakang layar, Aburizal bertugas sebagai invisible hand (tangan-tangan tak tampak) untuk "menyeiramakan" suara parlemen yang belakangan bernada sumbang terhadap pemerintah.

Perkawinan kepentingan ini jelas telah menimbulkan politik kartel di negara ini. Secara teori, Meitzer berpendapat, politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar di antara elite politik. Sistem ini digunakan untuk meminimalkan kerugian pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi.

Kartel lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (incorporation) dari elite yang memiliki latar belakang ideologi yang berbeda. Dalam politik kartel, dorongan berpartisipasi dalam kabinet dan struktur kepemimpinan di komisi, misalnya, adalah karena kepentingan partai-partai untuk mengamankan kebutuhan finansial bersama.

Apa yang terjadi saat ini mencerminkan sebuah kepentingan pragmatis yang jauh dari unsur ideologis. Partai oposisi versus partai pemerintah yang sebelumnya begitu sengit berkompetisi di satu hal akan dengan mudah menjadi kooperatif dalam hal lain. Intinya, mereka terlibat di pemerintah atau parlemen bukan demi perjuangan program atau ideologi partai, melainkan patut diduga demi mengamankan sumber-sumber rente.

Semakin meyakinkan kita jika melihat latar belakang para politikus Senayan. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya 44 persen anggota DPR periode 2009-2014 merupakan pengusaha. Dominasi pengusaha di ranah politik semakin menguatkan akan ancaman persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

    Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

    Nasional
    Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

    Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

    Nasional
    Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

    Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

    Nasional
    HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

    HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

    Nasional
    Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

    Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

    Nasional
    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

    Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

    Nasional
    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

    Nasional
    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

    Nasional
    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

    Nasional
    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

    Nasional
    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

    Nasional
    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

    Nasional
    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

    Nasional
    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com