Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaban Siap Pimpin Kembali PBB

Kompas.com - 24/04/2010, 09:09 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2005-2010, MS Kaban, menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin partai berasaskan Islam itu untuk periode lima tahun ke depan.

Kesiapan itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan wartawan di sela Muktamar III PBB di Medan, Sabtu (24/4/2010).

"Saya bersedia jika peserta muktamar memintanya," ujar mantan Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I itu.

Ditanya apakah sudah ada dewan pimpinan wilayah atau dewan pimpinan cabang yang memintanya untuk kembali mencalonkan diri dan maju pada bursa pemilihan ketua umum, ia membenarkannya.
    
"Memang sudah ada yang meminta saya, tetapi semuanya tentu akan tergantung peserta muktamar nanti," katanya.

Muktamar III PBB akan berlangsung pada 23-26 April 2010. Selain Kaban, sejumlah kandidat yang disebut-sebut akan maju dalam bursa ketua umum, antara lain, Sekjen DPP PBB Sahar L Hasan, Wakil Ketua Umum DPP PBB Dahlan Abdul Hamid, dan Sekretaris Dewan Syuro PBB Fuad Anshori.

Kemudian juga ada nama-nama lain, seperti Ali Mochtar Ngabalin, Jamaluddin Karim, Nizar Dahlan, dan Syarifin Malako. Selain untuk memilih ketua umum, muktamar juga akan mengusung sejumlah agenda lain termasuk pembahasan konstitusi partai, khitah perjuangan partai, arah perjuangan partai ke depan, serta membahas masalah pembangunan karakter bangsa dan kepemimpinan nasional.

Di samping itu, pada kesempatan muktamar yang akan berlangsung selama empat hari itu juga akan digelar diskusi bertajuk "Peran Politik Partai Islam" dengan pembicara mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim.

Bertanggung jawab
Terkait kegagalan PBB memenuhi ketentuan parliamentary threshold sehingga tidak mampu mendudukkan kadernya di DPR RI, MS Kaban menyatakan semua itu merupakan tanggung jawab dirinya.

"Saya yang bertanggung jawab dan untuk itu saya meminta maaf," katanya ketika membuka muktamar itu, Jumat (23/4/2010) malam.

Pada Pemilu 2009, PBB hanya mampu mengantongi 1,8 persen suara dukungan dari masyarakat, sedangkan persyaratan minimal untuk menempatkan wakil-wakil di DPR RI adalah meraih 2,5 persen suara sah secara nasional. Meski demikian, sesungguhnya secara nasional PBB di bawah kepemimpinan Kaban menduduki posisi 10 besar dari 38 parpol peserta Pemilu 2009.

Menurut dia, muktamar yang berlangsung di Medan merupakan momentum untuk melecut semangat kader agar berjuang keras menjadikan partai itu semakin diperhitungkan dan mendapatkan dukungan luas pada Pemilu 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com