Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Kiemas Tetap Minta Koalisi PDIP-PD

Kompas.com - 08/04/2010, 18:03 WIB

SANUR, KOMPAS.com — Meski sudah ditegaskan melalui pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa PDI Perjuangan menolak bergabung dalam pemerintahan, Ketua MPR Taufik Kiemas masih ngotot untuk meloloskan opsi bergabung alias berkoalisi dengan pemerintah.

Menurut Taufik, peluang berkoalisi tetap ada. "Bukan berarti menutup koalisi," katanya seusai pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum terpilih pada Kongres III PDI-P di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/4/2010).

Taufik menyatakan, memang Mega menyatakan bahwa PDI-P adalah partai penyeimbang pemerintah. Menurut Taufik, pernyataan Mega itu bukan berarti akan menutup peluang untuk berkoalisi karena dia menilai bahwa penguasa masih terbuka. Taufik menyatakan bahwa untuk menjadi partai penyeimbang pemerintah, partai belum tentu ada di luar pemerintahan. "Kita belum tahu nanti ada perubahan, belum tertutup," katanya.

Sementara itu, Mega yang dijadwalkan akan menyampaikan pidato pada pukul 15.00 belum melaksanakannya hingga satu jam setelah jadwal itu diumumkan oleh Ketua Sidang Frans Leburaya. Kabarnya masih terdapat tarik-menarik alot untuk menentukan kedudukan ketua-ketua dalam kepengurusan sebanyak 27 Ketua DPP PDI-P.

Kewenangan Mega sebagai formatur tunggal yang menyusun kepengurusan itu membuat berbagai pertimbangan muncul sebelum keputusan akhirnya diambil. Tarik-menarik itu antara lain terjadi dalam penentuan posisi sekjen PDI Perjuangan dan kemungkinan penetapan terhadap kedudukan wakil ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com