Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Susunan Pengurus DPP PDI-P 2010-2015

Kompas.com - 08/04/2010, 17:44 WIB

Ketua DPP Bidang Kehormatan:  Sidarto Danusubroto
Bidang Keanggortaan: Idam Samawi
Bidang Organissi: Jarot Saiful Hidayat
Bidang Sumberdaya dan  Dana" Effendi Simbolon
Bidang Pertanian Perikanan dan Kelautan: Mindo Sianipar
Kesehatan dan Tenaga Kerja: Ribka Tjiptaning
Keagaaman dan Kebudayaan: Hamka Haq
Industri dan Perdagangan: Nusirman Sujono
Perempaun dan Anak: Iryanti Sukamdani
Bidang Transportasi: I Made Urip MSI
Bidang Energi dan Pertambangan: Bambang Wuryanto
Bidang Kehutanan dan Perkebunan: Mohammad Prakosa
Ketua Bidang Keuangan dan Perkbankan: Emir Moeis
Ketua Bidang Hukum Dan HAM: Trimedya Panjaitan
Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional Andreas H Pariera
Bidang Otonomi Daerah: Komarudin Watubun

"Sekjen setelah selama ini saya berpikir dan berpikir diberikan kepada Tjahjo Kumolo," kata Mega. "Spesial terima kasih kepada Pramono yang menjalankan tugas dengan sangat baik," lanjutnya.

Sekjen: Tjahjo Kumolo

Wakil Sekjen Bidang Internal: Eriko Sotaduga
Wakil Sekjen Bidang Program: Ahmad Baskara
Wakil Sekjen Bidang Kesekertariatan: Hasto Kristianto

Bendahara Umum: Olly Dodokambey
Wakil Bendahara Umum" Rudiyanto Tjen
Wakil Bendahara Umum: Yuliari Pieter Batubara.

Nama-nama itu menurut Mega disusun berhari-hari karena orangnya harus berwibawa dan disiplin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com