Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Posisi Polisi Terjepit

Kompas.com - 12/11/2009, 04:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengakui, polisi dalam posisi terjepit setelah muncul kesaksian Komisaris Besar Wiliardi Wizard dalam persidangan. Wiliardi mengaku dipaksa pimpinan Polri untuk menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

”Dengan kesaksian itu, masyarakat mungkin kembali menghujat Polri. Masyarakat bisa menerima keterangan itu. Polisi dalam posisi terjepit,” kata Kapolri, Rabu (11/11), saat membuka lokakarya ”Polri Membuka Ruang Transparan Publik” di Mabes Polri.

Sebelumnya, dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan tersangka Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, Wiliardi mengakui diminta pimpinan Polri untuk menyamakan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan tersangka Sigit Haryo Wibisono. Tujuannya, menjerat Antasari (Kompas, 11/11).

Polri membantah

Kapolri membantah kesaksian Wiliardi itu. Tak mungkin Wiliardi mengalami tekanan sebab yang memeriksa dia rata-rata berpangkat di bawah Wiliardi. Polisi siap membuktikan melalui rekaman yang memperlihatkan mantan Kepala Polres Metro Jakarta Selatan itu tak pernah ditekan dalam pemeriksaannya.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna menegaskan, penyidik tidak memerlukan kesaksian Wiliardi untuk membuktikan Antasari terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. ”Jadi, logikanya buat apa penyidik memaksa, merekayasa,” katanya, Rabu di Jakarta.

Polri juga menayangkan salah satu pemeriksaan Wiliardi di dalam ruangan. Wiliardi berbicara sambil merokok dan ditemani pengacaranya yang duduk agak jauh di belakangnya.

Nanan juga menegaskan, polisi tidak pernah memaksa Antasari membuat testimoni. Antasari sendiri yang menunjukkan file testimoni di dalam laptopnya.

Soal keterangan Wiliardi bahwa BAP pada 29 April 2009 adalah satu-satunya yang mengandung kebenaran, Nanan menjelaskan, pemeriksaan pada tanggal itu bukanlah proses BAP. Saat itu Wiliardi dimintai klarifikasi dalam rangka proses pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Hadiatmoko menambahkan, pada 29 April itu ia mendapat informasi dari Polda Metro Jaya bahwa ada seorang perwira menengah di Mabes Polri diduga terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. Ia menghubungi Brigadir Jenderal (Pol) Irawan Dahlan untuk menindaklanjuti informasi dari Polda Metro Jaya itu.

”Lalu ditelusuri, yang bersangkutan di rumahnya di Karawaci, Tangerang. Lalu dibawa ke Mabes Polri, 29 April sekitar pukul 20.30. Saya tanyakan, sambil santai. Ini ada informasi orang ini kenal Anda. Bagaimana kira-kira? Ia menjawab tak tahu,” kata Hadiatmoko.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com