Buyung: Semoga Kasus KPK Bikin Pemerintah Sadar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Delapan atau tim independen verifikasi fakta dan proses hukum kasus Chandra dan Bibit, Adnan Buyung Nasution mengaku rekaman yang diduga berisi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan citra buruk penegakan hukum di Indonesia. Namun di sisi lain, Buyung berharap polemik ini membuat pemerintah sadar bahwa saat ini Indonesia tak hanya butuh reformasi ekonomi yang kerap diusung pemerintahan baru SBY. Kebutuhan reformasi hukum di Indonesia juga sangat mendesak.

"Dengan adanya kasus ini kiranya membuka mata bahwa bidang hukum harus ditangani, tak hanya ekonomi, rakyat dipenuhi rasa keadilannya tak hanya perutnya," tuturnya dalam pertemuan tim dengan pemimpin redaksi sejumlha media massa di Hotel Nikko, Rabu (4/11). Buyung mengatakan pemerintah baru boleh saja melengkapi pemerintah barunya dengan unit kerja yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun reformasi hukum tak kalah pentingnya sehingga butuh perhatian yang tak kalah besarnya.

Perhatian ini, lanjut Buyung, juga harus dikembangkan di tengah masyarakat agar kasus Bibit dan Chandra justru memacu publik untuk menggerakkan kembali roda antikorupsi. "Tak hanya untuk perkuat UU tapi momentum semangat reformasi. Menurut saya gerakan sudah mulai pudar selama ini dan tersendat-sendat jalan di tempat. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini yang kemudian berhasil dibuka rekaman kita smua terpanggil untuk menggerakkan roda reformasi di negara kita, terutama hukum," tegas anggota Wantimpres ini.