Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Utamakan Profesional Jadi Wakil Menteri

Kompas.com - 25/10/2009, 23:42 WIB

HUA HIN, KOMPAS.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan untuk pengangkatan calon wakil menteri, dirinya akan mengutamakan calon-calon dengan latar belakang seorang murni profesional.
 
Namun, satu dua di antaranya akan berasal dari seorang profesional yang berasal dari partai politik atau bukan politisi murni. Mereka akan menempati setidaknya enam pos menteri yang dinilai penting, prioritas dan benar-benar padat pekerjaan.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono, menjawab pers, saat memberikan keterangan di akhir pertemuan KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) malam.

Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri yang menyertai kunjungannya, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu,  dan Menbudpar Jero Wacik.

Hadir pula Duta Besar Thailand M Hatta dan sejumlah Gubernur di kawasan Indonesia Timur yang ikut dalam pertemuan empat negara se-kawasan.  "Saya utamakan profesional yang bukan nonparpol. Sebab, mereka adalah bagian mesin yang akan bergerak penuh, tanpa terganggu dari sana sini," katanya.

Dikatakan Presiden, "Mungkin satu dua berasal dari parpol. Akan tetapi, bukan politisi murni sehingga dia akan bekerja secara profesional."
 
Menurut Presiden, para calon menteri profesional dan bukan politisi murni itu akan menempati setidaknya enam pos menteri yang selama ini dinilai penting, prioritas dan padat  dalam jadwal maupun kegiatan.

"Pertama adalah sektor pertanian (Departemen Pertanian) yang menjalankan gelombang dua, untuk memastikan sejumlah komoditas kita yang strategis harus mampu swasembada," kata Presiden.

Yang kedua, tambah Presiden Yudhoyono adalah sektor industri (Departemen Perindustrian). "Ini juga penting dan prioritas karena harus melakukan revitalisasi gelombang pertama seperti revitalisasi pabrik pupuk, pabrik gula, tekstil dan manufaktur lainnya, serta relokasi," paparnya.

Ibarat mesin

Dikatakan, sektor ketiga dan kempat adalah pendidikan (Departemen Pendidikan) dan kesehatan. "Ini juga sangat penting. Reformasi kesehatan (Departemen Kesehatan) ditujukan untuk kesehatan masyarakat sehingga harus ada cetak biru dan lainnya," lanjut Presiden.

"Departemen Luar Negeri juga sangat padat karena banyak tugas di luar negeri," katanya.

Presiden menyatakan, demikian pula dengan Departemen Keuangan. "Waktunya banyak di DPR sehingga perlu dibantu. Oleh karena itu, ibarat mesin, mesin itu akan terus bekerja dan tidak akan berhenti selama lima  tahun mendatang," jelas Presiden.  

Tentang kapan pengumuman akan dilakukan, Presiden Yudhoyono menegaskan tunggu tanggal mainnya. "Sekarang masih terus dimatangkan dan digodok," demikian Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com