Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Banyak PR yang Harus Diselesaikan

Kompas.com - 21/10/2009, 22:53 WIB

Pekerjaan rumah itulah yang harus dibenahinya bersama menteri-menteri lainnya di bawah koordinasi Menko Kesra.

Perjalanan Karier
Agung telah melewati jalan panjang untuk menuju posisinya yang sekarang di KIB ke- II sebagai Menko Kesra. Karir politik dan bisnisnya juga terentang dalam waktu yang tidak bisa dianggap sebentar.

Dia menyelesaikan SD pada tahun 1960 dan SMP "Perguruan Cikini" di tahun 1963. Sementara pendidikan tingkat SMA dilaluinya di kota Medan, Sumatra Utara. Seusai menamatkan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan lulus pada tahun 1972.

Sukses keorganisasian telah diawalinya sejak Agung menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Jaya (1975 - 1977). Kemudian dia juga memimpin sejumlah organisasi, di antaranya DPP Angkatan Muda Jayakarta, Wakil Sekertaris DPD AMPI Tingkat I DKI (1977 - 1979), Ketua Biro Pengarahan Sarana dan Dana DPD Golkar Tingkat I DKI Jakarta (1979 - 1984), Wakil Bendahara PDK I Kosgoro DKI Jakarta (1979 - 1983), Ketua Umum BPP HIPMI (1983-1986) serta Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989).

Pada periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro, salah satu ormas pendiri Partai Golkar dan selanjutnya sejak tahun 2000 hingga saat ini, ia menjabat Ketua Umum PPK Kosgoro 1957.

Dalam dunia usaha, Agung juga pernah aktif memegang sejumlah jabatan penting antara lain, Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) (1996 - 1998), Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis (1994-1998), Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN Teve) (1993 -1998), Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara (1987 - 1998).

Sedangkan karier di pemerintahan, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 1949 itu pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) semasa pemerintahan Presiden Soeharto.   Jabatan di kementerian olahraga itu terus berlanjut pada periode 1998-1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Untuk kiprah politik di partainya, sejumlah posisi strategis dalam struktur DPP Partai Golkar yang pernah diembannya adalah sebagai Ketua DPP Partai Golkar Korbid Organisasi, Keanggotaan, dan Kader (OKK) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 1998, Wakil Ketua Umum DPP PG hasil Munas 2004 di Bali serta kembali menjabat pada posisi yang sama pasca Munas 2009 di Riau.

Sebelum terpilih menjadi Ketua DPR (2004-2009) menggantikan posisi Akbar Tandjung, suami dari Sylvia Amelia Wenas juga sudah berpengalaman di lembaga legislatif itu.

Dia pernah menjabat Sekretaris FKP MPR-RI (1993-1997), Wakil Ketua FKP MPR-RI (1997-1998), Anggota DPR/MPR tiga periode (1997-1998 dan 1987-1997) dan anggota MPR dari Utusan Daerah Sulawesi Tenggara (1999-2004).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com