Agung Laksono: Banyak PR yang Harus Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com  - HR Agung Laksono, sosok Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke- II yang kalem ini memang tidak asing lagi dalam percaturan politik nasional.Agung Laksono dalam KIB jilid II itu mewakili Partai Golkar yang berdasarkan hasil Munas PG di Riau beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi besar pemerintahan Presiden Yudhoyono-Boediono.

Sebelum dipercaya memegang posisi Menko Kesra yang ditinggalkan Aburizal Bakrie, tokoh politik yang cukup berpengaruh di partai berlambang beringin ini telah memimpin lembaga DPR sepanjang periode 2004-2009.

Dia terpilih satu paket (Paket A) dengan empat Wakil Ketua DPR yakni Soetardjo Soerjogoeritno (PDI-P), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zaenal Ma’arif (PBR) yang dicalonkan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDIP, PBR dan PDS).

Paket A ini mengalahkan calon Paket B yakni Endin AJ Soefihara (PPP) bersama EE Mangindaan (Partai Demokrat), Ahmad Farhan Hamid (PAN), dan Ali Masykur Musa (PKB) dicalonkan FPPP, FPD, FPAN, FKB, FPKS dan FBPD DPR RI.

Saat pertama kali memangku jabatan Ketua DPR, Agung telah berhasil membuat gebrakan pertama dengan menyemburkan slogan "DPR Harus Kembali Sebagai Rumah Rakyat".  Kala itu, Agung mengatakan bahwa dirinya hanya berpikir kompleks DPR/MPR yang berisi para wakil rakyat itu, sejatinya harus mudah diakses siapa pun dan rakyat merasa nyaman untuk bertemu dan masuk ke gedung ini.

 "Kalau rakyat tidak bisa mengakses, punya jarak dengan wakilnya, bagaimana Senayan bisa disebut sebagai rumah rakyat?" ujar alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tahun  1972 itu.

Selain itu, ayah dari Shelly Kencanasari Laksono, Dave Akbarshah Laksono dan Alia Noorayu Laksono itu juga berupaya meneguhkan praktik "good governance" di lembaga yang dipimpinnya dengan ciri utamanya  konsisten menjalankan mekanisme "check and balances".

"Selama mekanisme itu ada, maka saya percaya demokrasi akan berjalan dengan baik. Jangan biarkan suatu lembaga menjadi kuat sendiri. Tidak bisa ’parliament heavy’ atau ’executive heavy’ dan harus ada saling kontrol," ujarnya.

Sementara terkait tugas barunya untuk masa lima tahun mendatang, Agung mengakui kerja yang akan dihadapinya tidak ringan. Berdasarkan data Bappenas, sekitar 40 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.   Sedangkan jika mengacu pada model perhitungan ala Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu bisa membengkak hingga mencapai 100 juta orang.  "Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya makan sekali," ujarnya prihatin.

Menurut Agung, di Indonesia itu angka pengangguran juga masih tinggi dan hal itu bersinergi dengan bertambahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk membenahi masalah kemiskinan ini harus  bersifat komprehensif dan lintas sektoral.  Artinya pula bahwa berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan rakyat harus bersinergi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.