Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Nomad Tengah Berpatroli?

Kompas.com - 08/09/2009, 05:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Benarkah pesawat intai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut jenis Nomad P-837 tengah melakukan patroli maritim sebelum akhirnya jatuh di kawasan Long Apung, Kalimantan Timur, Senin (7/9) sekitar pukul 14.38 Wita?

Seperti diberitakan, ada dua warga sipil dalam pesawat intai tujuan Long Ampung, Malinau, ke Tarakan. Kedua warga sipil yang tewas tersebut sama sekali tidak terkait dengan tugas kemiliteran.

Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramowardhani, kepada Kompas.com, mengaku meragukan, apakah pesawat tersebut tengah berpatroli. "Kalau dilihat dari jalurnya, pengintaian TNI AL seharusnya menuju ke pantai," ujar Jaleswari.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian alat utama sistem senjata (alutsista) digunakan untuk mengangkut warga sipil. Warga sipil tersebut lantas membayarkan sejumlah uang atas tumpangan tersebut. "Hal ini atas nama kesejahteraan prajurit. Saya pikir, kejadian jatuhnya beberapa pesawat tahun ini harus mendorong TNI untuk selalu memprioritaskan keamanan," ujar Jaleswari.

Namun, hal ini disanggah oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul. Menurutnya, pesawat buatan tahun 1982 tersebut memang tengah melaksanakan patroli rutin maritim. Iskandar mengatakan, Nomad, yang bertolak dari Tarakan pada pukul 11.00 Wita, tengah mengumpulkan data intelijen maritim ketika berada di Bandara Long Apung. Namun, dia mengakui adanya warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan tugas kemiliteran. "Mereka menumpang karena kesulitan transportasi," ujarnya dalam siaran pers.

Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Pareira, yang juga Ketua Pansus RUU Peradilan Militer, mengatakan, adanya warga sipil tersebut merupakan pelanggaran. "Harus ada tindakan tegas sesuai dengan mekanisme di tubuh TNI AL. Komandan juga harus bertanggung jawab," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com