Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Presiden 2009-2014

Kompas.com - 19/08/2009, 05:27 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam sebuah Rapat Pleno Terbuka KPU, Selasa (18/8) di Jakarta.

KPU menetapkan pasangan SBY-Boediono mendapat 73.874.562 suara atau 60,80 persen. Adapun Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto memperoleh 32.548.105 suara (26,79 persen) dan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat 15.081.814 suara (12,41 persen).

Rapat pleno KPU yang dipimpin Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini dan empat anggotanya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, serta petinggi partai politik pendukung pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Sementara itu, pengusung pasangan Megawati-Prabowo, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra, tidak hadir.

”Pasangan capres-cawapres SBY-Boediono ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014,” kata Abdul Hafiz yang disambut tepuk tangan.

Pelantikan presiden, kata Abdul Hafiz, akan dilaksanakan pada 20 Oktober di MPR.

Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, Partai Demokrat telah bekerja keras dengan perencanaan yang baik. ”Kami mengucapkan syukur karena kami diberi amanah. Kami juga berterima kasih kepada dukungan masyarakat yang memilih Partai Demokrat dan SBY- Boediono. Mari kita bersatu kembali untuk kemajuan bangsa. Tak mungkin bangsa ini dibangun dengan terpecah-pecah dan terkotak-kotak,” katanya.

Megawati belum selamati

Calon presiden dari PDI-P, Megawati, belum mengucapkan selamat kepada pasangan SBY-Boediono.

Sekjen PDI-P Pramono Anung ketika dihubungi semalam belum bisa memastikan hal itu. Ia mengaku belum mengetahui sikap apa yang akan diambil oleh ketua umumnya itu.

Wakil Sekjen PDI-P Agnita Singadikane yang dikonfirmasi secara terpisah tidak memandang perlu adanya seremoni pengucapan selamat dari Megawati kepada Yudhoyono. ”Kan tidak ada di undang-undang,” ujarnya.

Sementara Prabowo dalam jumpa pers, kemarin, mengucapkan selamat kepada Yudhoyono sebagai presiden terpilih. Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menyatakan menerima hasil pemilu.

Bubarkan KPU

Menanggapi penetapan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, juru bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, meskipun pahit, keputusan Mahkamah Konstitusi yang diikuti dengan penetapan pemenang oleh KPU dapat diterima dan sangat dihargai.

Akan tetapi, sangat disayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi tak diikuti dengan sanksi terhadap KPU yang dalam amar keputusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan lalai dan tidak profesional.

Oleh sebab itu, kata Yuddy, meskipun tanpa sanksi, sebagai tanggung jawab moral, sebaiknya anggota dan pimpinan KPU segera mengundurkan diri tanpa harus menunggu waktunya.

Menghadap Yudhoyono

Semalam, Abdul Hafiz bersama enam anggota KPU dan Sekjen KPU Suripto Bambang Setiadi menyerahkan berita acara dan surat keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih kepada Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta.

”Berdasarkan Pasal 160 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wapres terpilih harus diserahkan pada hari yang sama dengan hari penetapan,” ujar Abdul Hafiz setelah dipersilakan Presiden.

Saat menerima KPU, Presiden didampingi Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, serta Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Kepada wartawan, Presiden menegaskan, KPU datang kepadanya sebagai presiden. Sebelumnya, anggota KPU, Andi Nurpati, mengemukakan, KPU datang ke Kantor Presiden untuk menemui Presiden dan Presiden terpilih. Karena itu, surat keputusan KPU yang diserahkan kepada Yudhoyono dua, yaitu sebagai presiden dan presiden terpilih.

”Ini penyerahan terakhir. Jadi sekaligus kami serahkan kepada Presiden dan Presiden terpilih,” ujar Andi Nurpati.

Soal penilaian buruk atas kinerja KPU, Abdul Hafiz minta agar penilaian dilakukan obyektif, adil, dan realistis. Setiap orang, menurut dia, berhak membuat penilaian. ”Ada perbedaan luar biasa antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Ini bukan perkara yang gampang,” ujar Abdul Hafiz.

Penuhi janji

Di Yogyakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta SBY-Boediono merealisasikan janji-janji yang diucapkan selama proses pemilu presiden. PP Muhammadiyah sekaligus memberikan ucapan selamat kepada SBY-Boediono.

Pernyataan itu dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah A Rosyad Saleh, Selasa di Kantor PP Muhammadiyah, yang dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. PP Muhammadiyah juga menyampaikan penghargaan atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar yang ditunjukkan oleh capres-cawapres tidak terpilih, Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo. (SIE/SUT/HAR/DWA/RWN/INU)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com