PKS Tak Ingin Menteri Rangkap Jabatan

Kompas.com - 29/07/2009, 14:11 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Shiddiq mengatakan, pihaknya berharap para menteri dalam kabinet baru nanti tidak rangkap jabatan dengan posisi di dalam partai politik, apalagi ketua umum partai.

"Menteri tidak rangkap jabatan sebagai ketua partai. Itu catatan penting. Ini tidak efektif. Berdasarkan pengalaman, sebaiknya kalau ingin dongkrak efektivitas, menteri dari partai tidak rangkap jabatan sebagai ketum partai," tutur Mahfud dalam dialog kenegaraan bertajuk "Kabinet Baru: Hak Prerogatif Versus Tuntutan Partai Koalisi" di Gedung DPD, Rabu (29/7).

Selama ini wacana yang berkembang di publik menteri dari parpol tidaklah profesional, padahal efektivitas bukan soal asal, tetapi siapa yang menunjukkan kinerja maksimal. Oleh karena itu, berkembang opini, Susilo Bambang Yudhoyono harus meminimalkan menteri-menteri dari partai.

Yudhoyono harus mengedepankan kompetensi pada bidang-bidang yang dijalani sebagai tolok ukur efektivitas. Di samping itu, jika Yudhoyono yang nantinya sah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Mahfud mengatakan, kabinet yang dibangun harus mengedepankan solidaritas agar koalisi tidak runtuh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Sejumlah Provinsi Berpotensi Hujan Lebat Hari Ini, BNPB Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Gagal Ginjal Ini Gratis Cuci Darah Dua Kali Seminggu berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Suara-suara yang Desak Pilkada Ditunda Vs Keputusan Pemangku Kepentingan

Nasional
Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Nasional
Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Misteri Proposal Rp 140 Miliar Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X